JAKARTA, iNewsAlor.id - Gibran Rakabuming Raka resmi mundur dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) setelah surat pengunduran diri diserahkan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026).
Terhitung sejak surat pengunduran diri diserahkan, otomatis dirinya telah mengakhiri masa jabatannya lebih awal. Namun Gibran tetap berpotensi memperoleh hak pensiun dan sejumlah fasilitas sebagai mantan wakil presiden.
Ketentuan mengenai hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam penjelasan Pasal 6 UU tersebut, setiap pemberhentian presiden maupun wakil presiden pada dasarnya dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat. Status itu hanya gugur apabila MPR secara tegas menetapkan bahwa pemberhentian dilakukan dengan tidak hormat.
Sementara itu, Pasal 6 mengatur bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak mendapatkan uang pensiun. Besarannya mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima saat masih menjabat.
"Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100 persen (seratus persen) dari gaji pokok terakhir," dikutip dalam Ayat 2 Pasal 6 UU 7/1978, Kamis (12/11/2026).
Selain pensiun pokok, mantan wakil presiden juga berhak memperoleh tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi pensiunan pegawai negeri.
Undang-undang tersebut juga mengatur sejumlah fasilitas lain. Di antaranya biaya rumah tangga yang mencakup kebutuhan air, listrik, dan telepon, serta pembiayaan perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden beserta keluarganya.
Fasilitas lainnya meliputi rumah kediaman yang layak lengkap dengan perlengkapannya. Negara juga menyediakan satu unit kendaraan dinas beserta pengemudinya.
Dalam aturan yang sama, pembayaran uang pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan presiden dan wakil presiden mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Tak hanya itu, Pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga memberikan hak kepada mantan presiden dan mantan wakil presiden untuk memiliki staf yang berasal dari kalangan pegawai negeri.
Editor : Danny Manu
Artikel Terkait
