JAKARTA, iNewsAlor.id – Polri memberikan klarifikasi resmi terkait identitas sosok berinisial TK yang namanya terseret dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diambil menyusul maraknya spekulasi di media sosial yang mengaitkan inisial tersebut dengan berbagai pihak.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa TK adalah seorang perwira tinggi di lingkungan Polri dengan pangkat bintang satu. Ia memastikan bahwa proses pemeriksaan internal maupun penyidikan pidana masih terus bergulir guna mengungkap tuntas seluruh fakta serta pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini.
"Kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi," ujar Johnny dalam keterangannya pada Jumat (13/11/2026).
Keterlibatan Brigjen TK sebelumnya diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026). Dalam pemaparannya, Kapolri menjelaskan bahwa tersangka Irjen Ahrie Sonta—yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026—diduga menerima perintah dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP). Irjen Ahrie Sonta kemudian meneruskan instruksi tersebut kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa adanya permohonan resmi dari penyidik, melaporkan hasilnya kepada LSP, sekaligus memerintahkan Brigjen TK untuk melakukan kegiatan pengawasan atau pemantauan (surveillance).
Dalam pengusutan kasus yang mencakup dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, yaitu Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Tiga tersangka yakni Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri, sementara Irjen Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena alasan kesehatan. Sebelumnya, melalui sidang kode etik pada Selasa (10/11/2026), Mabes Polri juga telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Irjen Ahrie Sonta.
Praktik penyadapan ilegal tersebut diduga berlangsung sepanjang periode 2025 hingga 2026 dengan cara memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi yang sah. Selain menyasar Presiden Prabowo Subianto, penyadapan ini juga diduga menargetkan pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan pasal berlapis yang meliputi Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara, serta Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Selain itu, para tersangka juga dikenakan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun penjara.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
