Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tak Gubris Kritikan Abdul Mu’ti soal Larangan Wisuda Sekolah

Jakarta, iNewsAlor.id – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan tidak akan mencabut kebijakan pelarangan acara perpisahan dan wisuda di sekolah-sekolah wilayahnya, meski menuai kritik dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti. Dedi menyebut kebijakan tersebut diambil demi melindungi masyarakat dari beban ekonomi yang tidak perlu.

Baca Juga

Wacana Gubernur Jabar Gaji Warga Jakarta Rp10 Juta/Bulan Disorot, Stafsus Gubernur DKI: Salah Hitung

“Saya tidak akan mendengar siapa pun. Yang penting, saya sebagai Gubernur Jabar, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar,” kata Dedi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Menurutnya, banyak kritik hanya berangkat dari perspektif masyarakat perkotaan seperti Jakarta, tanpa memahami kondisi masyarakat di pedesaan. Ia menyebut, acara-acara seperti wisuda dan study tour seringkali memicu tekanan psikologis dan ekonomi terhadap orang tua siswa.

Baca Juga

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi diadukan ke Komnas HAM, Protes Program Barak Militer

“Orang tua itu tidak akan kuat manakala sekolahnya menyelenggarakan. Anaknya nangis, anaknya ngambek, anaknya merasa di lingkungannya menjadi terpinggirkan, sehingga orang tuanya terbebani,” ujarnya.

Dedi mengungkapkan, tak sedikit warga Jawa Barat yang harus berutang ke bank keliling maupun pinjaman online (pinjol) demi membiayai acara sekolah. Ia khawatir jika dibiarkan, hal itu akan memperparah angka kemiskinan di daerahnya.

“Jadi bagi saya, hari ini akan tegak lurus. Saya akan lebih mengutamakan melakukan pembelaan terhadap rakyat Jabar, mengubah sistem hidupnya, meringankan beban mereka, dan memastikan mereka tetap sekolah sampai SMA,” tegasnya.

Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mempertanyakan larangan tersebut. Menurutnya, kegiatan wisuda atau perpisahan boleh saja digelar selama tidak membebani orang tua dan telah mendapat persetujuan bersama.

“Menurut saya begini, sepanjang itu tidak memberatkan dan itu juga atas persetujuan orang tua dan murid, ya masa sih tidak boleh,” kata Mu’ti di Gedung PPSDM Kemendikdasmen, Bojongsari, Depok, Selasa (29/4/2025).

Editor: Danny Manu