Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Kapolri Suyudi Bakal Tentukan Majelis Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit
Advertisement . Scroll to see content

Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Sikat Habis Calo Tenaga Kerja

Kamis, 12 November 2026 | 10:07 WIB
  • author Puteranegara Batubara
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Sikat Habis Calo Tenaga Kerja
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memerintahkan seluruh jajarannya untuk memberantas praktik percaloan dan pungutan liar atau pungli dalam proses penerimaan tenaga kerja. Foto: Dok

JAKARTA, iNewsAlor.id – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memerintahkan seluruh jajarannya untuk memberantas praktik percaloan dan pungutan liar atau pungli dalam proses penerimaan tenaga kerja di kawasan industri.

Instruksi tersebut ditujukan langsung kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Asep Safrudin serta seluruh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) di Indonesia agar mengambil tindakan hukum tegas terhadap pihak-pihak yang memeras para pencari kerja.

"Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku dan calo-calo yang selalu meresahkan masyarakat pencari kerja. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Praktik premanisme seperti ini harus kita tindak tegas dan berikan sanksi hukum," ujar Suyudi melalui keterangan resmi Divisi Humas Polri, Kamis (12/11/2026).

Suyudi menyoroti praktik percaloan yang kerap terjadi di sekitar kawasan industri maupun yang diduga melibatkan oknum dari dalam perusahaan. Menurutnya, tindakan melawan hukum tersebut tidak hanya merugikan kondisi finansial para pelamar kerja, tetapi juga mengganggu stabilitas hukum serta iklim investasi di daerah.

Untuk mempercepat penanganan di lapangan, Polri menyediakan layanan pengaduan masyarakat bebas pulsa melalui Call Center 110, mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas di tingkat desa dan kelurahan, serta mempererat koordinasi dengan satuan pengamanan internal perusahaan.

Selain penindakan, Suyudi meluruskan bahwa peluncuran program Poliran bukan bertujuan mengambil alih tugas kementerian, pemerintah daerah, maupun asosiasi pengusaha. Sebaliknya, program ini dirancang sebagai ruang kolaborasi lintas sektor yang memfasilitasi pertemuan antara pencari kerja dan penyedia lapangan kerja secara transparan tanpa biaya ilegal.

"Kolaborasi ini harus dibangun di atas kepercayaan. Karena itu saya memerintahkan seluruh jajaran untuk memastikan rekrutmen, pelatihan, dan penyaluran kerja bersih dari calo dan pungutan," tegasnya.

Editor: Vitrianda Hilba Siregar

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut