Polri Naikkan Kasus Dugaan Makar Terkait Penyadapan Listyo Sigit Cs ke Tahap Penyidikan

Puteranegara Batubara
Mabes Polri resmi menaikkan status kasus dugaan makar yang berkaitan dengan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Dok

JAKARTA, iNewsAlor.id  – Mabes Polri resmi menaikkan status kasus dugaan makar yang berkaitan dengan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan rekan-rekannya ke tahap penyidikan.

"Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan," ujar Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, saat memberikan keterangan di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).

Peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan ini menandakan bahwa Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menemukan unsur dugaan tindak pidana makar dalam kasus penyadapan kepala negara tersebut.

Lebih lanjut, Johnny menjelaskan bahwa tim penyidik tengah mendalami kemungkinan adanya pihak lain atau pengguna akhir yang turut menerima hasil penyadapan selain Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami, dan Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim," tegasnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka atas dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Keempat tersangka tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.

Saat ini, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi berstatus sebagai tahanan rumah dengan pertimbangan kondisi kesehatan. Selain proses pidana, Mabes Polri juga telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Irjen Ahrie Sonta melalui sidang kode etik pada Selasa (10/11/2026).

Berdasarkan hasil penyelidikan, aksi penyadapan ini diduga berlangsung selama periode 2025 hingga 2026. Pelaku memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam peladen sistem manajemen intersepsi sah tanpa melalui prosedur verifikasi yang berlaku.

Sasaran penyadapan pun tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga meluas ke sejumlah pejabat negara, tokoh politik, awak media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.

Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana hingga 8 tahun penjara.

Editor : Vitrianda Hilba Siregar

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network