Usut Dugaan Makar di Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Bareskrim Kumpulkan Bukti dan Siapkan Ekspos

Puteranegara Batubara
Bareskrim Polri tengah mengumpulkan berbagai alat bukti untuk mengusut dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ist

JAKARTA, iNewsAlor.id – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri tengah mengumpulkan berbagai alat bukti untuk mengusut dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, menjelaskan bahwa proses pengumpulan bukti mencakup penyitaan dokumen, penggeledahan, hingga pendalaman informasi yang beredar di media sosial.

"Sebagaimana yang beredar di media sosial dan sebagainya, semua informasi kami terima, dalami, dan sesuaikan dengan berbagai dokumen yang ada," ujar Susatyo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).

Menurut Susatyo, konstruksi perkara dugaan makar ini mengacu pada Pasal 191, Pasal 193, dan/atau Pasal 196 juncto Pasal 160 serta Pasal 20 KUHP. Untuk mematangkan konstruksi hukum tersebut, penyidik menggelar perkara pada hari ini dengan menghadirkan sejumlah saksi ahli.

"Hari ini kami melaksanakan gelar perkara untuk memastikan semua fakta dan temuan, juga menghadirkan saksi ahli, guna dikonstruksikan terkait tindak pidana makar dalam golongan kejahatan terhadap negara," jelasnya.

Setelah gelar perkara internal, Bareskrim dijadwalkan menggelar ekspose bersama tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Agung pada Jumat (20/11/2026). Susatyo menyebut koordinasi dengan jaksa telah dilakukan sejak Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirimkan pasca-laporan polisi terbit.

Pemeriksaan Tersangka dan Konstruksi Kasus Penyadapan

Selain mendalami unsur makar, penyidik juga telah memeriksa empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden. Susatyo menegaskan pihaknya bekerja secara cepat dan objektif tanpa mengabaikan prosedur hukum mengingat kasus ini menjadi sorotan publik.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Keempatnya yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.

Saat ini, Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri, sedangkan Slamet Uliandi berstatus tahanan rumah karena alasan kesehatan.

Di sisi lain, Mabes Polri telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada dua tersangka melalui sidang kode etik, yakni terhadap Irjen Ahrie Sonta pada Selasa (10/11/2026) dan Irjen Eko Hadi Santoso pada Selasa (17/11/2026).

Sebagai informasi, praktik penyadapan ilegal ini diduga berlangsung sepanjang periode 2025–2026 dengan cara memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi. Selain Presiden, sasaran penyadapan diduga mencakup pejabat negara, tokoh politik, awak media, pengurus ormas, aktivis LSM, hingga pengusaha.

Atas perbuatannya dalam kasus penyadapan ini, keempat tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni:

Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara).

Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP (ancaman pidana 6 tahun penjara).

Pasal 32 ayat (1) UU ITE (ancaman pidana 8 tahun penjara).

Editor : Vitrianda Hilba Siregar

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network