Kupang, iNews.id — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar kunjungan kerja ke Markas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) sebagai bagian dari agenda reses Masa Sidang IV Tahun 2024–2025.
Kehadiran ini bertujuan untuk menghimpun aspirasi serta meninjau langsung pelaksanaan tugas kepolisian dalam menjaga keamanan, memberikan pelayanan publik, serta menegakkan hukum, khususnya di wilayah kepulauan dan kawasan perbatasan negara.
Agenda dimulai dengan Forum Dengar Pendapat (FDP) yang diselenggarakan di Aula Rupatama lantai 3 Mapolda NTT. Acara ini dihadiri oleh Kepala Kepolisian Daerah NTT, Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, jajaran pejabat utama, serta para Kapolres yang mengikuti melalui konferensi virtual.
Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, dalam sambutannya menekankan bahwa wilayah NTT memegang peranan penting karena letaknya yang berbatasan langsung dengan negara lain dan memiliki medan geografis yang cukup menantang.
“Kami datang ke sini untuk menyimak langsung kebutuhan dan harapan dari Polda NTT. Kawasan ini strategis, namun juga menghadapi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan dukungan penuh baik dari sisi personel, anggaran, maupun kelengkapan sarana operasional,” terang Sahroni.
Ia menyoroti berbagai keterbatasan yang selama ini belum tertangani secara maksimal, seperti kondisi gedung yang sudah tidak layak serta kekurangan perlengkapan penunjang kerja. Hasil tinjauan ini, katanya, akan dibawa ke DPR untuk dibahas bersama unsur pimpinan dan lembaga terkait.
Tak hanya membahas aspek teknis, Ahmad Sahroni juga menyampaikan penghargaan terhadap pendekatan kepemimpinan Irjen Rudi Darmoko yang dinilai ramah, terbuka, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.
“Meski baru beberapa bulan menjabat, Pak Kapolda telah menunjukkan karakter kepemimpinan yang komunikatif dan berpihak pada masyarakat. Ini patut diapresiasi dan dijadikan teladan,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa pola komunikasi yang baik dan pelayanan yang berpihak kepada warga adalah bentuk nyata reformasi di tubuh kepolisian yang patut dijaga.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko menjelaskan berbagai capaian institusinya, mulai dari peningkatan pelayanan publik, sistem deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan, hingga sinergi lintas sektor dengan TNI dan pemerintah daerah.
“Kami mengapresiasi atensi dari Komisi III DPR RI. Ini menunjukkan adanya dukungan konkret dari pusat terhadap tugas-tugas kepolisian di daerah, khususnya di kawasan terpencil dan perbatasan,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Komisi III DPR RI menyerahkan bantuan berupa 20 unit sepeda motor kepada para petugas Bhabinkamtibmas yang bertugas di wilayah perbatasan. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas petugas dalam menjalankan tugas pelayanan dan pengamanan masyarakat, terutama di daerah yang sulit dijangkau.
Editor : Danny Manu
Artikel Terkait
