Alasan dan Pandangan Fraksi Pengusul
Dalam agenda penerimaan pengusul hak konstitusional anggota dewan di Kompleks Parlemen, sejumlah perwakilan fraksi memaparkan latar belakang serta urgensi pengajuan HMP tersebut.
Perwakilan Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit, menegaskan bahwa langkah ini berpijak pada komitmen menegakkan kedaulatan hukum dan konstitusi di Indonesia.
"Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, sehingga setiap penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk pengisian jabatan presiden dan wakil presiden, wajib memenuhi ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan," jelas Dolfie.
Senada dengan hal tersebut, perwakilan Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyampaikan bahwa pengajuan ini didasari oleh dinamika hukum yang telah berjalan, termasuk putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan legitimasi posisi wakil presiden.
"Sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung yang linear berkaitan dengan soal legitimasi posisi Wakil Presiden. Dan kami menganggap urusan di wilayah hukum sudah selesai," kata Doli.
Sementara itu, perwakilan Fraksi NasDem, Sugeng Suparwoto, mengungkapkan bahwa seluruh prasyarat konstitusional telah terpenuhi dan mendesak agar proses ini dipercepat demi menjaga stabilitas kehidupan bernegara.
Dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti menyampaikan bahwa keikutsertaan 11 anggota dari partainya didasari oleh upaya mencermati aspirasi serta keinginan masyarakat luas agar persoalan kenegaraan ini dapat segera diselesaikan secara tuntas.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
