Berdasarkan hasil penyelidikan, aksi penyadapan ini diduga berlangsung selama periode 2025 hingga 2026. Pelaku memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam peladen sistem manajemen intersepsi sah tanpa melalui prosedur verifikasi yang berlaku.
Sasaran penyadapan pun tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga meluas ke sejumlah pejabat negara, tokoh politik, awak media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
