Gaji ABK Tak Dibayar 5 Bulan, Wakil Komisi III, Kristo Loko Desak Gubernur NTT Audit PT. Flobamor

Kupang, iNewsAlor.id – Masalah keterlambatan pembayaran gaji karyawan PT Flobamor, salah satu BUMD milik Pemerintah Provinsi NTT, kembali menjadi sorotan tajam. Selama lima bulan terakhir, para karyawan – terutama anak buah kapal (ABK) KMP Sirung dan KMP Pulau Sabu – belum menerima hak mereka.

Wakil Ketua Komisi III DPRD NTT, Kristoforus Loko, menyebut kondisi ini sangat memprihatinkan dan mendesak Gubernur NTT agar segera bertindak tegas, meski ada upaya manajemen untuk membayar upah mereka dalam satu bulan ini, secara bertahap. 

“Ini bukan hanya soal gaji. Ini soal kehidupan keluarga mereka. Sangat tidak manusiawi jika sampai lima bulan tidak dibayar,” ujar Kristo saat rapat dengar pendapat bersama manajemen PT Flobamor, perwakilan karyawan, dan jajaran Pemprov NTT, Rabu (18/6/2025).

Utang Menumpuk, Beli BBM pun Harus Pinjam

Dalam rapat tersebut terungkap, PT Flobamor sedang menghadapi masalah keuangan serius. Selain belum membayar gaji, Direktur Utama PT Flobamor bahkan harus bernegosiasi kepada kerabatnya untuk meminjam bahan bakar operasional kapal.

Kristo juga mengungkap, perusahaan ini memiliki utang sebesar Rp10 miliar ke Bank NTT sejak tahun 2016. Cicilan utang ini disebut menjadi beban berat bagi manajemen baru dan menghambat kinerja operasional.

“Sebagus apapun manajemen sekarang, kalau setiap bulan mereka harus pikul utang besar, tentu sulit berkembang,” ungkap legislator asal Dapil Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka itu.

Audit Investigatif, Pertimbangkan Tutup Perusahaan

Komisi III mendesak Gubernur NTT Melki Laka Lena, selaki pemegang saham agar segera meminta audit investigatif oleh BPK RI Perwakilan NTT dan juga menginstruksikan Inspektorat Daerah untuk mengaudit secara menyeluruh kondisi manajerial dan keuangan PT Flobamor.

“Jangan ganti-ganti direksi tapi tidak tahu masalah dasarnya. Kita butuh data yang objektif untuk tahu kondisi sebenarnya,” tegas Kristo.

Kristo bahkan menyarankan agar penutupan perusahaan menjadi opsi bila PT Flobamor dinilai sudah tidak sehat secara keuangan, terus membebani keuangan daerah tanpa memberi kontribusi berarti, dan menyimpan banyak masalah. 

“Kalau BUMD ini tidak memberi manfaat, lebih baik ditutup. Jangan sampai tiap bulan hanya jadi bahan rapat, tapi karyawan tetap jadi korban,” ujarnya.

PT Flobamor diketahui salah satunya mengelola layanan transportasi laut perintis yang mendapat subsidi APBN. Namun menurut Komisi III, hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk menelantarkan hak-hak pekerja. Manajemen diminta berkoordinasi juga dengan kementrian terkait. 

Editor : Danny Manu