get app
inews
Aa Text
Read Next : Rekam Jejak Mentereng Winsensius Tala: Dari Guru Hingga jadi Sekda Manggarai Timur

Konferda GMNI NTT, Momen Haru dan Penegasan Komitmen Mengenang Perjuangan 1999

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:57 WIB
header img
Konferda PA GMNI NTT

iKUPANG,iNewsAlor.id-Suasana emosional dan penuh nostalgia menyelimuti pembukaan Forum Konferensi Daerah (Konferda) II Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Nusa Tenggara Timur (NTT). Acara yang berlangsung di Hotel Sasando internasional, Kupang, ini menjadi panggung refleksi sejarah sekaligus penegasan komitmen para alumni untuk mengawal masa depan bumi Flobamora.

Mengenang 1999: Titik Balik Perjuangan Alumni GMNI

​Dalam sambutan pembuka  Ketua DPD PA GMNI Nusa Tenggara Timur Yosh dasi djawa mengajak seluruh kader dan undangan yang hadir untuk melakukan napak tilas ke tahun 1999. Tahun tersebut dinilai sebagai momentum krusial bagi keluarga besar GMNI di NTT.

​"Tahun 1999 adalah momentum penting di mana kita merapatkan barisan dan menghantarkan putra-putri terbaik kita untuk menempati posisi-posisi politik, birokrasi, dan sektor pelayanan publik lainnya," ujarnya dengan penuh semangat.


​Pemilihan hotel ini sebagai lokasi Konferda II pun bukan tanpa alasan sejarah. Pada tahun 1999, saat banyak pihak meragukan kesiapan NTT, tempat ini menjadi saksi bisu pelaksanaan Kongres GMNI.

Ketika tahun 2026 ini banyak orang berpaling, PA GMNI NTT mengambil keputusan berani untuk kembali menggelar kegiatan besar di tempat ini. Ini adalah bentuk kesadaran kritis kita untuk belajar dari proses sejarah," tegasnya. (18/07/2026).

​Indonesia sebagai Negara Kepulauan: Otokritik untuk Pemerintah Pusat

​Tak sekadar bernostalgia, Ketua DPD PA GMNI NTT juga memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan otokritik yang tajam terhadap kebijakan pembangunan nasional. Menyoroti wilayah NTT yang didominasi oleh lautan (sekitar 73% wilayah perairan dan hanya 27% daratan), ia mengkritik cara pandang pemerintah pusat yang dinilai masih mendegradasi potensi daerah kepulauan.

​Pemerintah pusat dinilai masih memisahkan regulasi antara daratan dan lautan secara kaku.

Formula DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dinilai belum berpihak pada luas laut, melainkan hanya menghitung luas daratan.

Editor : Danny Manu

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut