Kasus Dugaan Rudapaksa Mahasiswi oleh Bupati Kupang Naik ke Penyidikan
JAKARTA, iNewsAlor.id – Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) meningkatkan penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang Yosef Lede terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21) ke tahap penyidikan. Keputusan tersebut diambil setelah penyidik menggelar perkara khusus pada Kamis (19/11/2026).
Dikutip iNews.id, Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra membenarkan peningkatan status penanganan perkara tersebut. Dia menyebut tim gabungan investigasi kini melanjutkan proses hukum dengan mengusut dugaan tindak pidana yang dilaporkan korban.
"Tim gabungan investigasi Polda NTT meningkatkan penanganan dugaan kekerasan seksual dengan korban RWM dan terlapor seorang pejabat publik atas nama YL," kata Henry, dikutip Jumat (20/11/2026). Peningkatan status ini menandai berlanjutnya proses hukum terhadap laporan yang menyeret kepala daerah tersebut.
Dalam tahap penyelidikan sebelumnya, polisi telah memeriksa sedikitnya 18 saksi yang terdiri atas 13 saksi awal dan lima saksi tambahan. Penyidik juga mengumpulkan sejumlah bukti untuk memperkuat proses pengusutan dugaan kekerasan seksual tersebut.
Bukti yang telah dihimpun meliputi hasil visum et repertum (VER), pemeriksaan psikologis, serta keterangan ahli dari bidang psikologi, medis, dan pidana. Selain itu, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat gawai dan pakaian dalam milik korban.
Penyidik juga mendalami rangkaian pertemuan antara RWM dan Yosef Lede di rumah jabatan Bupati Kupang. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri bagaimana korban bisa bertemu dengan terlapor di lokasi tersebut.
Dalam pendalaman itu, polisi memeriksa dua orang yang diduga mengantar RWM ke rumah jabatan bupati untuk menemui Yosef Lede. Pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut berlangsung pada Rabu (18/11/2026) hingga Kamis (19/11/2026).
Selain itu, penyidik meminta keterangan dua anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kupang yang bertugas menjaga rumah jabatan bupati. Keterangan mereka diperlukan untuk mendalami situasi dan aktivitas di lokasi ketika pertemuan berlangsung.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Polisi juga menggunakan Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai ketentuan hukum yang disangkakan.
Polda NTT kini melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi dan pendalaman alat bukti setelah perkara resmi naik ke tahap penyidikan. Hingga kini, penyidik masih mengusut dugaan kekerasan seksual tersebut dengan mengacu pada keterangan serta bukti yang telah dikumpulkan.
Editor: Vitrianda Hilba Siregar