KALABAHI, iNews.Alor.id - Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak hewan berkuku belah. Semua pihak diminta meningkatkan kerjasama guna melakukan pencegahan yang lebih maksimal, alsannya Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mumpung masih berada di zona Hijau.
Tercatat sudah 26 Provinsi di Indonesia masuk zona merah akibat virus yang menyerang hewan kuku belah pada Kasus Penyakit Mulut dan Kuku atau PMK.
PMK sendiri masuk ke Indonesia sejak bulan Mei 2022 silam, sehingga Pemerintah Pusat Masalah ini mendapat perhatian serius, dan Presiden langsung meresponnya dengan mengeluarkan instruksi kepada Menteri Pertanian dan Kapolri untuk melakukan penangganan.
Demikian penjelasan Kepala Balai Karantina Kelas I Kupang, Drh. Yulius Umbu Hunggar dalam kegiatan coffee morning yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Kabupaten Alor, pada Rabu 9 November 2022.
Kegiatan dengan tema Mitigasi Resiko Hama Penyakit Berbahaya Di Provinsi NTT yang digelar Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang ini menghadirkan 4 orang Nara sumber, yakni Kapolres Alor, AKBP. Ari Satmoko, SH, SIK, MM, Dandim 1622 Alor, Letkol TNI Amir Syarifudin, SH, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Alor, C.G. Millu, dan Drh. Evi dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang.
Yulius Umbu Hunggar dalam sambutan kegiatan tersebut menjelaskan, PMK adalah penyakit pada hewan berkuku belah, seperti sapi, kambing, babi, domba, dan rusa. PMK ini awal bulan Mei 2022 lalu masuk ke Indonesia mewabah di beberapa Kabupaten di Jawa Timur dan Aceh, dan hingga saat ini sudah tercatat 26 Provinsi yang masuk dalam zona merah.
Untuk Provinsi NTT, kata Hunggar, berkat perjuangan dan kerjasama semua pihak sehingga saat ini berada pada zona hijau atau bebas dari PMK. Untuk itu semua yang ada diminta untuk tetap menjaga dan meningkatkan kerjasama guna melakukan pencegahan secara maksimal.
"PMK ini berikan efek negatif terhadap ekonomi bangsa, daerah dan masyarakat. Ia menghantam sendi perekonomian negara dan daerah. Masalah ini mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat, dan Presiden langsung meresponnya dengan mengeluarkan instruksi kepada Menteri Pertanian dan Kapolri untuk melakukan penangganan, demikian juga TNI. Masalah PMK harus cepat ditangani karena dampaknya akan menimbulkan turbulensi ekonomi. Apabila telah meluas, maka penangganannya membutuhkan dana triliun rupiah, ekonomi warga guncang akibat tidak dapat menjual ternaknya, gilirannya berdampak pada masalah stunting hingga biaya anak sekolah," ungkap Hunggar.
Hunggar mengatakan, kita harus kerja keras untuk melakukan pencegahan agar NTT, teruama di Pulau Timor sebagai produsen ternak di Indonesia tetap aman. Dan hingga saat ini sapi dari NTT yang memenuhi kebutuhan protein hewani untuk Indonesia.
"Kemarin kebutuhan Idul Adha, puluhan ribu ekor sapi dari NTT kirim ke provinsi lain untuk memenuhi kebutuhan hari raya. NTT sebagai penopang ternak hewan. Kita juga kirim kambing dan sapi sampai ke Pontianak," tandas Hunggar.
Sementara itu Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Alor, C.G. Millu dalam paparan materinya mengatakan, untuk Kabupaten Alor telah dilakukan upaya pencegahan, namun sangat terbatas tenaga tekhnisnya, serta karena daerah kepulauan sehingga banyak pelabuhan rakyat yang cukup sulit untuk di kontrol atau melakukan pengawasan.
Menurut Millu, sepanjang ini kegiatan pengawasan yang dilakukan memang ditemukan adanya pasokan 2 ekor ternak sapi dari luar dari Wetar tanpa dokumen, dan oleh Gugus tugas melarang ternak tersebut turun dari kapal dan minta kepada orang yang membawa ternak itu untuk mengemgalikan ke daerah asal.
Selain itu juga, jelas Millu, gugus tugas juga dalam kegiatan pengawasan menemukan daging beku disejumlah tempat yang juga tidak memiliki dokumen, dan daging yang dimaksud telah dilakukan pemusnahan.
Berkaitan dengan upaya pencegahan itu, Kapolres Satmoko dalam ulasan materinya menjelaskan, beberapa tahun belakangan ini, negara kita dihantam bencana, mulai dari dampak perang Rusia-Ukraina, Pandemi Covid-19, kelangkaan sembako minyak goreng, kenaikan harga BBM, dan adanya wabah ASF dan PMK, ditambah dengan Isyu yang lebih ramai akan terjadi resesi ekonomi di tahun 2023.
Berhubngan dengan hal- hal tersebut, tegas Satmoko, maka bagaimana kita harus memiliki ketahanan terhadap gelombang bencana dan Isyu yang menerpa. Untuk itu terkait dengan PMK tersebut, maka harus dilakukan pencegahan secara maksimal, dan bagi Polri termasuk TNI untuk masalah PMK ini setiap harinya dilaporkan kepada Kapolri, demikian pula ke Panglima oleh TNI.
"Kita bicara zona hijau, tetapi harus ada lampu kuningnya. Pengalaman covid-19 menjadi pelajaran. Awalnya ketika terjadi gelombang covid di Jawa, di NTT masih zero. Namun 2 bulan setelah itu juga berimbas ke NTT. Ini yang patut diwaspadai. Zona hijaunya harus ada lampu kuning, hati- hati," Satmoko mengingatkan.
Menurut Satmoko, Polri dan TNI diperintahkan Kapolri dan Panglima untuk membantu penangganan PMK sama seperti penangganan covid. Sehingga dibutuhkan kerjasama semua komponen terkait.
"Kami tidak punya kapasitas atau tidak tahu secara detail tentang PMK, termasuk produk lainnya, tetapi kita hanya membantu petugas tekhnis untuk melakukan pencegahan," tambah orang nomor satu di Polres Alor ini.
Dandim : Jaga Ketahanan Nasional
Komandan Distrik Militer (Dandim) 1622 Alor, Letkol TNI Amir Syafrudin, SH dalam sesi materinya mengatakan, terkait dengan masalah PMK ini Presiden memerintahkan Kementerian Pertanian untuk mengatasinya. Kegiatan ini melibatkan ini instansi terkait, termasuk TNI dan Polri.
Dandim Alor dalam materinya tentang peran TNI dalam pencegahan PMK
Menurut Amir, pihaknya hingga saat ini dituntut untuk terus memberikan laporan perkembangan PMK dan covid, meski PMK didaerah kita nihil.
Amir menegaskan, bicara mitigasi bukan hanya terbatas mencegah, namun ada upaya lebih untuk mengatasi dan menjaganya agar aman ke depan. Untuk itu bagaimana kita bersinergi dalam penangganan dan dalam konteks ini instansi tekhnis sebagai leading sektor harus dapat menjabarkan secara baik langkah apa yang dilakukan, dan pihaknya dalam posisi membantu. Pada titik ini pula peran keterlibatan semua masyarakat penting, dan Wartawan memiliki porsi strategis untuk memberikan sosialisasi secara masif kepada masyarakat.
Amir mengungkapkan, Kabupaten Alor, NTT adalah daerah perbatasan negara dengan Timor Leste dan Australia, dan negara kita masih import sapi dari Australia demikian pula hasil pertanian Australiaa diimport sejumlah negara di Asia. Untuk itu kita diharapkan melakukan pengawasan yang ketat atas produk yang masuk.
"Peran TNI membantu. Membantu jangan diasumsikan dengan orang yang jongos, karena orang punya kemampuan lebih. Prinsip Tentara lebih baik mencegah, dari pada timbul masalah dan kalau terjadi khaos maka lebih berat kerjanya. Untuk itu mari kita semua menjaga ketahanan nasional," ungkap Amir yang baru 4 bulan menjabat sebagai Dandim Alor.
Untuk diketahui dalam kegiatan tersebut, forum menyepakati sejumlah rekomendasi untuk kegiatan pencegahan PMK di Kabupaten Alor khususnya dan NTT umumnya. Rekomendasi ini ditandatangani oleh semua peserta kegiatan yang hadir.
W
Editor : Danny Manu
Artikel Terkait
