BORONG, iNewsAlor.id - Modus penipuan dengan mencatut nama aparat penegak hukum kembali terjadi. Kali ini, Kepala SMAN 7 Poco Ranaka, Markus Derman, bersama bendahara sekolah menjadi sasaran penipuan yang mengatasnamakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai.
Pelaku menggunakan modus surat panggilan untuk klarifikasi terkait dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Surat tersebut dikirim dalam format PDF melalui aplikasi WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal.
Kepala SMAN 7 Poco Ranaka, Markus Derman, mengaku menerima surat yang menyebut dirinya dipanggil oleh pihak kejaksaan. Dalam surat itu, pihak sekolah diminta berkoordinasi dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Manggarai untuk mengatur jadwal klarifikasi.
Namun, Markus merasa ada sejumlah kejanggalan dalam surat tersebut. Ia kemudian berinisiatif mencari informasi dari berbagai sumber sebelum memutuskan mendatangi kantor Kejari Manggarai untuk memastikan kebenaran surat panggilan itu.
Setelah melakukan konfirmasi langsung, pihak kejaksaan memastikan bahwa surat tersebut tidak benar. Kejari Manggarai juga menegaskan tidak pernah mengeluarkan pemanggilan sebagaimana tercantum dalam surat yang diterima pihak sekolah.
Sejumlah kejanggalan turut ditemukan dalam surat tersebut, mulai dari nomor surat dan alamat email yang digunakan hingga tidak adanya stempel resmi.
Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Manggarai, Fadlan Lhairad Perangin Angin, menegaskan bahwa hingga saat ini Kejari Manggarai tidak pernah melakukan pemanggilan terhadap pihak SMAN 7 Poco Ranaka.
Ia mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mencatut nama institusi kejaksaan, baik melalui telepon, SMS, WhatsApp, maupun media sosial.
Fadlan meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap surat panggilan atau pesan yang mengatasnamakan kejaksaan, terutama jika dikirim oleh nomor yang tidak dikenal.
Jika menerima informasi atau surat yang mencurigakan, masyarakat diminta segera melakukan konfirmasi langsung ke kantor kejaksaan untuk memastikan keasliannya.
Masyarakat juga diharapkan tidak terburu-buru menindaklanjuti permintaan pihak yang tidak dikenal sebelum memperoleh kepastian dari sumber resmi.
Editor : Danny Manu
Artikel Terkait
