BORONG, iNewsAlor.id - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjatuhkan sanksi organisasi berupa Surat Peringatan Satu (SP1) kepada Ketua DPRD Manggarai Timur, Salesius Medi.
Sanksi tersebut diberikan menyusul dinamika politik di DPRD Manggarai Timur setelah lima fraksi mengajukan mosi tidak percaya terhadap pimpinan lembaga legislatif tersebut.
Ketua DPC PDI Perjuangan Manggarai Timur, Selphyanus Tovin, mengatakan keputusan pemberian SP1 merupakan hasil pembahasan dan musyawarah dalam rapat internal partai.
Dalam kesempatan tersebut, Selphyanus juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Manggarai Timur dan seluruh fraksi di DPRD atas situasi politik yang berkembang belakangan ini.
DPC PDIP, kata dia, memandang mosi tidak percaya yang diajukan lima fraksi sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan mekanisme konstitusional yang harus dihormati.
Partai juga menegaskan pentingnya menjaga marwah lembaga DPRD serta keharmonisan hubungan antarfraksi agar fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan tetap berjalan demi kepentingan masyarakat.
"DPC PDI Perjuangan Kabupaten Manggarai Timur menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang terjadi akibat adanya dugaan pelanggaran etik dan aturan yang dilayangkan oleh lima fraksi di DPRD Manggarai Timur," demikian pernyataan DPC PDIP dalam keputusan rapat internal.
DPC PDIP menyatakan telah menerima sejumlah laporan melalui pemberitaan media maupun laporan anggota fraksi terkait beberapa dugaan pelanggaran etik yang menjadi latar belakang munculnya mosi tidak percaya tersebut.
Laporan itu selanjutnya akan diteruskan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi NTT untuk diproses sesuai AD/ART dan peraturan partai.
Partai juga menyatakan mendukung proses pemeriksaan di Badan Kehormatan DPRD Manggarai Timur agar berjalan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
DPC PDIP menegaskan tidak akan melindungi kader yang terbukti melakukan pelanggaran etik maupun tindakan yang merugikan kepentingan rakyat.
Bahkan, jika dugaan tersebut terbukti, partai menyatakan siap melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penugasan kader pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Manggarai Timur.
Selain menjatuhkan SP1 kepada Salesius Medi, DPC PDIP juga memberikan teguran lisan kepada anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Manggarai Timur.
Melalui sanksi tersebut, Salesius diminta memperbaiki etika komunikasi, baik secara lisan, melalui media sosial, maupun secara tertulis. Setiap pernyataan yang disampaikan diharapkan mencerminkan tanggung jawab sebagai pejabat publik serta menjaga kehormatan lembaga dan partai.
DPC PDIP juga menginstruksikan seluruh kader agar menjaga komunikasi dan hubungan harmonis dengan sesama fraksi maupun pemerintah daerah tanpa kehilangan sikap kritis sebagai kader partai.
Di sisi lain, anggota Fraksi PDI Perjuangan diminta menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat akibat dinamika politik di lembaga DPRD.
PDI Perjuangan Manggarai Timur menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat, mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang stabil, serta menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan.
Partai juga mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPRD, pemerintah daerah, serta elemen masyarakat untuk mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan pandangan politik.
Editor : Danny Manu
Artikel Terkait
