Hoax Salah Satu Tantangan Pilkada 2024.

Kupang, iNewsAlor.id – Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden (Pileg-Pilpres) 2023, telah usai dan berlangsung aman, dan sukses, khususnya di Provinsi NTT.

Anggota Komisioner Bawaslu NTT, Ambrunur Muhammad Darmawan, dalam kegiatan "Media Gathering" Pengawasan Pengucapan Sumpah - Janji DPRD NTT, di Kupang, Jumat 6 September 2024,  mengatakan sukses pesta demokrasi ini, atas peran aktif semua elemen masyarakat, termasuk Media.

Baca Juga

Bahas Kerja Sama Bank NTT dan Bank Jatim, DPRD NTT Minta Tunda RUPS

Ambrunur juga menambahkan, peran media dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, merupakan salah satu kontribusi, suksesnya Pileg dan Pilpres 2023 lalu.

Saat ini, tengah berlangsung proses Pilkada Serentak, Komisioner Bawaslu NTT, Ambrunur juga berharap peran aktif media, mengedukasi pemilih dan  ikut mengawasi proses Pilkada ini.

Ambrunur menambahkan, Tantangan proses Pilkada serentak ini masih sama, selain Hoax, isu SARA juga kampanye negatif yang bisa mengganggu jalannya proses Pilkada.

Baca Juga

Naza Syain Ajak Gen Z dan Milenial Jaga Kamtibmas Jelang Pilkada Serentak Tahun 2024

Dalam persiapan menghadapi Pilkada 2024, penting untuk memantau peta kerawanan di NTT yang memiliki risiko tinggi, tambah Ambrunur.

Kesuksesan Pileg - Pilpres 2023 diharapkan dapat terulang pada Pilkada, dengan semua pihak – termasuk media dan DPRD – bekerja sama untuk memastikan proses yang adil dan sukses.
"Kita harap suksesnya Pileg dan Pilpres bisa terulang di Pilkada" 

“Pilkada 2024 harus lebih baik dari sebelumnya,” ujar Ambrunur, seraya mengingatkan bahwa keberhasilan Pilkada memerlukan kolaborasi aktif dan pengawasan ketat dari semua elemen masyarakat.

Baca Juga

Ajakan Organisasi Pemuda dan Mahasiswa, Dukung Sukseskan Pilkada Serentak

Sementara Akademisi Undana,  Syukur Muhayimin Adang Djaha, salah satu pembicara dalam media gathering ini, mengungkapkan bahwa politik adalah kunci untuk memahami lingkungan dan menciptakan kesejahteraan.

65 DPRD NTT yang baru saja dilantik, 3 September kemarin, diharapkan dapat menjalankan peran pentingnya dalam mewakili aspirasi masyarakat dan menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah.

Ia menekankan bahwa anggota DPRD juga harus peka terhadap kebutuhan masyarakat selain  memiliki tanggung jawab dalam legislatif, anggaran, dan pengawasan, Ungkap Adang Djaha.

Editor: Danny Manu