Oelamasi, iNewsAlor.id – Masyarakat Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, terdampak banjir akibat meluapnya Sungai Siumate, meminta Pemerintah Provinsi NTT segera membangun bronjong untuk mencegah bencana serupa di masa depan.
Permintaan ini disampaikan langsung saat kunjungan Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT Winston Rondo bersama Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT Kanisius Mau dan Kepala Pelaksana BPBD NTT Cornelis Waduh, Rabu (5/2).
Banjir yang terjadi pada 30 Januari 2025 tersebut telah mengakibatkan tiga warga meninggal dunia serta merusak ratusan hektare sawah di Desa Naitae, Tuakau, dan Nuatus. Kepala Desa Naitae, Koresh Laume, mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian pemerintah provinsi yang telah turun langsung memberikan bantuan kepada warga terdampak.
"Mewakili masyarakat Desa Naitae, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Winston selaku Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, BPBD NTT, dan Dinas Sosial yang turun langsung melihat dan membantu masyarakat korban bencana," ujarnya.
Hal senada disampaikan oleh Kepala Desa Tuakau, Benyamim Ndun, yang menekankan perlunya solusi konkret agar banjir tidak terulang kembali. Ia menyebut bahwa sejak jembatan Sungai Siumate dibangun dengan gorong-gorong, wilayah tersebut sudah dua kali dilanda banjir.
"Kami berharap Pemerintah Provinsi NTT segera membangun bronjong sepanjang satu kilometer di kedua sisi sungai, karena sejak jembatan ini dibangun, masyarakat sudah dua kali mengalami bencana banjir. Kami mohon perhatian Pak Winston, BPBD NTT, dan Dinas Sosial Provinsi NTT," harapnya.
Menurut Benyamim, keberadaan bronjong sangat penting untuk mencegah banjir susulan mengingat curah hujan masih tinggi, sementara para petani kehilangan harapan untuk menanam kembali pada musim tanam kedua di bulan Juni.
"Sekarang sudah sekitar 215 hektare sawah yang rusak akibat banjir. Jika tidak ada penanganan segera, masyarakat akan kesulitan untuk bertani kembali," tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT Winston Rondo menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong Pemerintah Provinsi NTT, khususnya Dinas PUPR, untuk segera membangun tembok penahan atau bronjong di kedua sisi sungai.
"Dalam waktu yang cepat, Pemerintah Provinsi NTT harus membangun penahan atau bronjong sepanjang satu kilometer agar masyarakat tidak terus mengalami banjir akibat air sungai yang meluap ke pemukiman," tegasnya.
Ia juga menyebut bahwa kehadiran pihaknya bersama Dinas Sosial dan BPBD NTT merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya yang sedang menghadapi bencana.
"Kehadiran kami di tempat ini adalah bukti bahwa negara hadir untuk rakyatnya. Ketika ada bencana alam, masyarakat harus segera ditolong dan diperhatikan," pungkasnya.
Dengan kondisi curah hujan yang masih tinggi dan ancaman banjir susulan, masyarakat berharap agar pemerintah segera merealisasikan pembangunan bronjong demi keselamatan dan keberlanjutan mata pencaharian mereka.
Editor : Danny Manu