Ketua PGRI NTT Soroti Kesenjangan Akses Pendidikan di Wilayah 3T: “Guru Kontrak Harus Jadi Prioritas

Kupang, iNewsAlor.id - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Dr. Samuel Haning, menyoroti persoalan kesenjangan akses pendidikan di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) yang dinilai semakin mengkhawatirkan, terutama akibat kebijakan penghentian guru kontrak atau honorer.

Dalam keterangannya, Dr. Haning menyatakan bahwa NTT, yang tergolong dalam daerah 3T, tidak hanya menghadapi tantangan ekonomi dan sosial, tetapi juga krisis dalam hal pendidikan. Salah satu faktor penyebabnya adalah minimnya tenaga pengajar, terutama di wilayah pedalaman dan pinggiran kota.

“Bayangkan saja, banyak guru di daerah 3T hanya menerima honor Rp200.000 sampai Rp300.000 per bulan, namun tetap mengabdi demi mencerdaskan anak-anak bangsa,” ungkap Haning. “Sekarang, jika mereka diberhentikan tanpa solusi, siapa yang akan melanjutkan perjuangan mereka?”

Ia menegaskan, penghentian kontrak guru di wilayah-wilayah seperti NTT sangat merugikan dan dapat berdampak pada kualitas pendidikan anak-anak. Terlebih lagi, keterbatasan anggaran sekolah di daerah-daerah 3T membuat mereka sangat bergantung pada tenaga kontrak.

Atas dasar itu, PGRI NTT mendesak pemerintah pusat untuk meninjau ulang regulasi terkait penghentian tenaga honorer, terutama di daerah 3T. Lebih lanjut, Dr. Haning mengusulkan agar guru-guru kontrak di daerah 3T diberikan prioritas—bahkan super prioritas—dalam proses rekrutmen ASN melalui jalur PPPK.

“Mereka harus dijamin oleh negara. Jangan sampai anak-anak kita kehilangan hak atas pendidikan layak hanya karena kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi di lapangan,” tegasnya.

Dr. Samuel Haning juga menekankan bahwa NTT memiliki sejarah prestasi di bidang pendidikan dan olahraga. Banyak anak-anak dari daerah 3T yang berhasil menunjukkan kemampuan luar biasa di tingkat nasional. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah tidak mengabaikan potensi ini hanya karena ketimpangan sistem dan regulasi.

“Kami percaya, jika tenaga guru di daerah 3T diperkuat dan diberi perhatian lebih, maka kualitas pendidikan di wilayah timur Indonesia juga akan setara dengan daerah-daerah lainnya,” tutupnya.

Editor : Danny Manu