Prof. Alo Liliweri Soroti RUPS Bank NTT: Desak Profesionalisme dan Transparansi

Kupang, iNewsAlor.id – Menjelang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS- LB) Bank NTT, 14 Mei 2025, Komisaris Independen terpilih yang belum sempat dilantik, Prof. Dr. Alo Liliweri, melontarkan peringatan keras kepada para pemegang saham. Ia menekankan pentingnya menjaga independensi dan profesionalisme Bank NTT agar tidak dijadikan alat kepentingan politik.

“Bank NTT bukan hanya soal keuangan, tapi juga soal integritas dan tata kelola. Jangan biarkan bank daerah ini menjadi alat kekuasaan politik,” tegas Prof. Alo saat diwawancarai, Selasa (13/5/2025).

Prof. Alo mengaku dirinya sudah mengantongi sertifikat level 6, sempat terpilih sebagai komisaris independen Bank NTT, namun hingga kini tidak pernah dilantik tanpa penjelasan resmi dari pihak terkait.

“Saya itu terpilih sebagai komisaris independen waktu itu, namun tidak dilantik sampai hari ini, tanpa ada alasan yang disampaikan secara resmi. Informasi yang saya terima, diduga karena faktor usia. Padahal, tidak ada batasan usia dalam regulasi,” ungkapnya.

Penolakan Laporan Direksi Lama dan Perombakan Manajemen

Seperti diketahui, dalam RUPS pada 8 Mei 2024 lalu, mayoritas pemegang saham, termasuk Pj. Gubernur NTT Ayodia Kalake dan sejumlah bupati, menolak laporan pertanggungjawaban direksi dan komisaris lama Bank NTT. RUPS tersebut juga memutuskan untuk merombak jajaran manajemen bank.

Dalam keputusan itu, Alexander Riwu Kaho diberhentikan dari jabatan Direktur Utama dan digantikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Yohanes Umbu Praing. Kosmas Lana diangkat sebagai Komisaris utama. Frans Gana dipertahankan untuk menangani Komite Remunerasi, sementara Hilarius Minggu dan Krisantus tetap berada dalam struktur manajemen.

Namun, sejak pengangkatan tersebut, pelantikan sejumlah nama – termasuk Prof. Alo–mengalami kebuntuan. Ia menyayangkan proses yang dinilainya tertutup dan sarat tarik-menarik politik yang justru menghambat agenda reformasi di tubuh Bank NTT.

“Ketika keputusan strategis bank dikendalikan oleh preferensi politik, bukan prinsip tata kelola, maka risiko sistemik bisa menghantam kepercayaan publik terhadap bank ini,” ujar Prof. Alo.

Dorong Profesionalisme dan Transparansi

Ia juga menyoroti pentingnya kepemimpinan yang profesional dalam menyongsong kerja sama strategis antara Bank NTT dan Bank Jatim melalui skema Kelompok Usaha Bank (KUB).

 “Kita harus mengangkat komisaris utama dan direktur yang punya keberanian memperjuangkan integritas bank, tanpa tekanan politik,” katanya.

Prof. Alo mengajak semua pihak, termasuk masyarakat dan media, untuk mengawal jalannya RUPSLB agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan publik, bukan segelintir elite politik.

“Bank NTT adalah simbol kebangkitan ekonomi daerah. Mari kita jaga bersama agar tetap independen, bersih, dan melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab,” pungkasnya.

Editor : Danny Manu