Manggarai Timur, iNewsAlor. id - Sejumlah proyek fisik yang diwariskan mantan pemimpin kabupaten Manggarai Timur, NTT periode 2009-2018 dinilai banyak yang mengecewakan masyarakat.
Sudah miliaran rupiah uang rakyat yang digelontorkan. Namun sayang, pembangunan fisik tersebut tidak ada asas manfaat.
Dinas PUPR Manggarai Timur mencatat, terdapat beberapa proyek mubazir peninggalan rezim Yosep Tote, diantaranya pembangunan sejumlah terminal dan pembangunan jembatan Wae Musur - Liang Niki, kecamatan Rana Mese.
PLT Kepala Dinas PUPR Manggarai Timur, Ferdinandus Mbembok mengatakan bahwa di era Yoseph Tote ada sejumlah pembangunan yang terkesan mangkrak seperti pembangunan sejumlah terminal bahkan jembatan yang jika dihitung dari aspek analisis pemanfaatan dan kelayakanya belum cukup optimal sehingga pada akhirnya tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Kata Ferdi, salah satu pembangunan yang kerap disoroti akhir-akhir ini adalah kondisi Jembatan Wae Musur - Liang Niki yang terletak di ruas Jalan Sp. Golo Mongkok-Satar Lahing-Torok Golo-Kawit Kecamatan Rana Mese.
Proyek tersebut dibangun pada tahun 2017 silam dengan anggaran sekitar 7 miliar lebih, namun hingga kini masih belum dimanfaatkan oleh masyarakat karena terkendala status lahan untuk akses jalan masuk.
“Kendalanya adalah urusan status lahan yang ternyata belum diselesaikan secara tuntas sebelum proses pembangunan pada era Yoseph Tote. Sehingga pada era Bapak Agas Andreas pembangunan ini tidak bisa serta merta dilanjutkan, sehingga perlu diambil langkah-langkah percepatan untuk mengoptimalkan jembatan tersebut,” ujar Ferdi Kamis (19/9/2024).
Meskipun diklaim mubazir, proyek peninggalan Yosep Tote, kembali dilanjutkan kembali selama Agas Andreas memimpin Manggarai Timur.
Ferdi mengutarakan bahwa pada tahun 2021 lalu, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan pada ruas jalan menuju jembatan Wae Musur, namun terdapat kendala terkait kepemilikan lahan dan adanya penghadangan oleh masyarakat. Maka pada saat itu pekerjaan tidak jadi dilanjutkan. Juga adanya refocusing anggaran karena Covid-19.
Menghadapi kondisi itu lanjut Ferdi, Pemkab Matim melalui Dinas PUPR melakukan upaya pendekatan kepada masyarakat dan akhirnya disepakati alternatif bahwa ruas jalan tersebut melalui lahan milik pihak pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) Wae Musur. Setelah Pemkab mendapat persetujuan dan kesepakatan dengan pihak PLTMH, pekerjaan pun akhirnya kembali dilanjutkan.
Dijelaskan Ferdi, kegiatan itu dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi fiskal atau keuangan daerah. Di mana pada 2022 lalu, dilakukan peningkatan sepanjang 900 meter dan tersisa sekitar 1 Km.
Selanjutnya, pada 2023 saat penyusunan anggaran 2024, Pemerintah kembali mengusulkan peningkatan ruas jalan pada lokasi jembatan Wae Musur dengan pagu sebesar Rp 1,3 miliar.
"Sehingga pada 2024 ini peningkatan pada ruas jalan ini sudah bisa dilanjutkan dan akan dieksekusi pelaksanaan kegiatan pembangunan fisiknya pada bulan September tahun 2024 ini.”
Editor : Danny Manu
Artikel Terkait
