Kupang, iNewsAlor.id - Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Angelius Wake Kako dan La Ode Umar Bonte bersama bersama para rombongan senator dari berbagai wilayah Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Senin, (3/3/2025).
Kunjungan ini diterima langsung oleh Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Wakil Wakil Gubernur Johni Asadoma yang bertempat di ruang rapat gubernur NTT.
Turut hadir dalam pertemuan ini pula Pimpinan Perangkat Daerah terkait lingkup Pemprov NTT, Kepala ATR/BPN Provinsi NTT, serta oleh perwakilan dari Kementerian Pertanian yang merupakan wujud kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sektor pertanian dan perkebunan di Provinsi NTT.
Angelius kepada Wartawan usai mengikuti Rapat Kunker tersebut mengatakan bahwa Kunker tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengawasi Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang perkebunan.
Dalam mengawal UU tersebut, komite II DPD RI memilih NTT dengan maksud untuk mencoba menggeser persepsi orang bahwa konsep perkebunan selalu berkaitan dengan perkebunan yang dikerjakan secara korporasi atau komoditas-komoditas besar seperti sawit. Namun hal tersebut sangat berbeda dengan wilayah NTT yang mana perkebunan itu dikerjakan langsung oleh rakyat.
"Hari ini kami komite II DPD RI melakukan kunker mengawas terhadap UU Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. kenapa memilih di NTT kita mencoba menggeser persepsi bahwa konsep perkebunan selalu berkaitan dengan perkebunan yang di kerjakan dengan korporasi yang selama ini jadi omong kelapa sawit sebagai komoditas-komoditas besar sementara di NTT itu perkebunan dikerjakan oleh rakyat,"ungkap Angelius.
Melihat hal tersebut Komite II DPD RI ingin adanya pembanding atau temuan baru tentang konsep perkebunan sehingga DPD Komite II menghadirkan Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan.
Angelius mengemukakan bahwa tujuan utama melakukan kunker di hari pertama Gubernur dan Wakil berkantor karena berbicara tentang perkebunan Melki-Johni punya visi yang besar tentang hilirisasi sehingga komoditas perkebunan harus masuk dalam rangka itu terutama dengan kehadiran Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan sangat pas dan tepat dengan upaya-upaya hilirisasi yang akan dikerjakan di NTT selama lima tahun ke depan, khususnya hilirisasi di bidang perkebunan.Sebab, NTT punya banyak hasil misalnya kelapa, mente, kemiri dan lainnya yang masih banyak di NTT.
Angelius mengemukakan bahwa dengan adanya efisensi besar-besar di seluruh lingkup kementerian yang terjadi saat ini,
Pemprov NTT melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Bappeda ternyata mempunyai semangat untuk mendorong dan menindaklanjuti pertemuan Gubernur dan para Bupati dan Penjabat Bupati dengan Menteri Pertanian pada beberapa waktu lalu.
"Nah hari tentu kita tahu bahwa sedang terjadi efisiensi yang luar biasa di semua lingkup kementrian tapi pemerintah Provinsi NTT pak kadis dan kepala Bapedda ternyata begitu semangat mendorong menindaklanjuti hasil pertemuan yang pernah dilakukan gubernur NTT dengan Bupati/ PJ dan Walikota semua dengan Kementerian Pertanian," ujarnya.
Lebih lanjut Angelius menambahkan bahwa sebagai mitra, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan kementerian sekitar dua pekan lalu bersama Menteri Pertanian yang menegaskan kembali mengenai target swasembada pangan di NTT. Pemprov NTT juga telah menitipkan 94 Miliar rupiah yang akan diperjuangkan untuk masuk dalam rencana tersebut walaupun di tengah efiseiensi.Walaupun Efisensi namun di sisi lain target pangan hasil dimaksimalkan swasemabada pangan sehingga NTT bisa dapat kembali 100 Miliar tersebut dalam fokus untuk urusan petani khususnya di bidang perkebunan.
Sementara itu Direktur Hilirisasi Perkebunan Haris Darmawan mengatakan bahwa pihaknya juga sangat mendukung industri hilirisasi terutama di level petani perkebunan.
"Kami mendukung terkait industri kita hilirasi di level petani terkait perkebunan mudah-mudahan yang disampaikan pak gubernur beserta para bupati yang disampaikan ke Pak Menteri bisa terwujud,"ungkapnya.
Haris membeberkan bahwa saat ini ketahanan pangan swasemabada pangan Padi Gogo di NTT sekitar 8000 hektar dan kini sudah melonjak hingga 14000 hektar.
Melalui hasil tersebut, pihaknya juga berkeinginan untuk membangun NTT. Ia juga mengutarakan bahwa melalui dana yang sudah dititipkan, gubernur NTT bisa bersuara ke Menteri Pertanian sehingga target yang direncanakan semuanya bisa terwujud.
Editor : Danny Manu
Artikel Terkait
