Jakarta, iNewsAlor.id – Seorang warga asal Babelan, Kabupaten Bekasi, Adhel Setiawan, mengadukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Langkah itu diambil sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Pemprov Jabar yang mengirim siswa "nakal" ke barak militer sebagai bagian dari program pembinaan.
Adhel menyebut program tersebut melanggar hak asasi anak karena menjadikan mereka sebagai objek, bukan subjek dalam pendidikan.
"Ini menurut saya selaku orang tua, saya merasa ini melanggar hak anak, hak asasi manusia sebagai anak yang dijadikan sebagai objek," ujar Adhel saat ditemui di kediamannya di Babelan, Senin (12/5/2025).
Ia menilai bahwa setiap anak memiliki bakat dan minat berbeda yang tidak bisa dipukul rata dengan pendekatan militeristik. Menurutnya, pendidikan seharusnya menumbuhkan potensi anak, bukan membentuk mereka secara kaku.
"Artinya, anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. Tapi anak didik itu adalah subjek atau manusia yang harus dibimbing dan ditumbuhkan potensi serta bakatnya, bukan dibentuk," ujarnya.
Adhel juga mempertanyakan efektivitas program tersebut. Ia menyebut tidak ada jaminan bahwa siswa akan menjadi lebih baik setelah menjalani pembinaan di barak.
"Ini saya melihat kebijakan KDM ini adalah kebijakan putus asa sebetulnya," tambahnya.
Diketahui, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sebelumnya memberlakukan kebijakan pengiriman siswa yang dianggap bermasalah ke barak militer sebagai bentuk pembinaan. Kebijakan ini menuai pro dan kontra di masyarakat.
Adhel menegaskan dirinya tidak setuju sebagai orang tua murid di Jawa Barat. Ia bahkan menyebut Dedi tidak memahami falsafah pendidikan.
"Pendidikan itu tujuannya memanusiakan manusia," katanya.
Editor : Danny Manu
Artikel Terkait
