Berdasarkan hasil penyidikan, praktik penyadapan ini diduga berlangsung pada rentang periode 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan secara ilegal ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui mekanisme verifikasi yang sah. Selain menyasar Presiden, tindakan penyadapan tersebut diduga turut menyasar pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), LSM, hingga kalangan pengusaha.
Atas perbuatan nekat tersebut, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Jeratan pidana meliputi Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP dengan ancaman pidana selama 6 tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana selama 8 tahun penjara.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
