JAKARTA, iNewsAlor.id — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bakal menentukan langsung susunan Perangkat Komisi Sidang Kode Etik Profesi (KKEP) untuk mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa sidang etik wajib digelar karena Listyo Sigit Prabowo masih berstatus sebagai anggota Polri aktif berpangkat Jenderal.
Isir menegaskan bahwa Polri memiliki sistem dan prosedur baku yang berlaku setara bagi seluruh anggota tanpa terkecuali.
"Polri punya sistem, prosedur yang ada. Siapapun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa. Perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut," kata Isir kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Mengenai jadwal sidang untuk tersangka lainnya, Isir menyampaikan bahwa prosesnya belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat karena pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri masih terus berjalan. Ia menyebutkan bahwa jadwal sidang kemungkinan besar digelar minggu depan atau secepatnya setelah pemeriksaan selesai.
Meski demikian, pihak kepolisian menjamin bahwa seluruh pihak yang terlibat pasti akan dihadapkan pada meja sidang komisi kode etik, termasuk mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya,” ujar Isir.
“Artinya, bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang komisi kode etik, pasti itu,” tegasnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal (illegal access). Keempat tersangka tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Saat ini, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta telah menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena alasan kesehatan. Adapun perkembangan terbaru mencatat bahwa Mabes Polri telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik pada Selasa (10/11/2026).
Berdasarkan hasil penyidikan, praktik penyadapan ini diduga berlangsung pada rentang periode 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan secara ilegal ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui mekanisme verifikasi yang sah. Selain menyasar Presiden, tindakan penyadapan tersebut diduga turut menyasar pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), LSM, hingga kalangan pengusaha.
Atas perbuatan nekat tersebut, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Jeratan pidana meliputi Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP dengan ancaman pidana selama 6 tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana selama 8 tahun penjara.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
