PAD NTT Menukik Turun, Kepala BPAD Enggan Hadir Rapat Bersama Komisi III DPRD NTT "Ada Apa? ".

Kupang, iNewsAlor.id - Anggota Komisi III DPRD NTT dari Fraksi PKB, Yohanes Rumat, melontarkan kritik tajam terhadap Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi NTT, Alexon Lumba, yang dinilai jarang menghadiri rapat bersama Komisi III. Rumat menyebut ketidakhadiran Alex menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap DPRD sebagai mitra kerja.

"Kami menyayangkan Kepala Badan tidak pernah hadir dalam rapat Komisi III sejak kami dilantik. Padahal, banyak hal strategis menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang perlu dikomunikasikan langsung dengan pimpinan badan," ujar Rumat usai rapat Komisi III, Kamis (10/04/2025).

Komisi III DPRD NTT, lanjut Rumat, sangat berkepentingan untuk mengetahui secara rinci sumber-sumber PAD, baik dari pajak, retribusi, maupun pendapatan lainnya, serta bagaimana strategi atau kreativitas BPAD dalam menggali potensi tersebut.

"Kalau uangnya sedikit atau banyak, tentu kita ingin tahu bagaimana peruntukannya. Kita juga ingin tahu bagaimana kreativitas badan ini dalam menggali PAD, terutama yang bersifat mandiri, bukan hanya mengandalkan dana dari pusat," tegasnya.

Ia menilai bahwa ketidakhadiran Kepala Badan dalam forum-forum penting DPRD memperlemah fungsi kontrol dan membuat proses pengambilan keputusan tidak efektif. Apalagi, menurut Rumat, banyak kebijakan penting seperti pengampunan pajak, penagihan retribusi, hingga pengelolaan aset daerah berada di tangan Kepala Badan.

“Kalau yang hadir hanya sekretaris atau pejabat eselon III dan IV, mereka hanya menyampaikan informasi teknis. Padahal kami butuh penjelasan strategis dari pengambil kebijakan langsung,” ucapnya.

Rumat juga menyoroti penurunan PAD NTT dalam beberapa tahun terakhir yang disebabkan berbagai faktor, termasuk efisiensi dan pemotongan anggaran dari pusat. Namun, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut seharusnya menjadi pemicu bagi Bapenda untuk menggali potensi PAD secara mandiri.

Ia meminta Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, untuk mengarahkan seluruh OPD,  agar bekerja maksimal dalam memenuhi target pendapatan daerah. "Kalau kita tidak bisa menggali sumber PAD, jangan salahkan DPRD ketika anggaran tidak disetujui. Jangan sampai muncul kesan DPRD menghambat, padahal yang kita harapkan justru kepemimpinan yang tegas dan terbuka dari Kepala Badan,” pungkasnya.

Komisi III pun menanti terobosan konkret dari Kepala Badan dalam menyelesaikan berbagai persoalan klasik seperti tunggakan pajak kendaraan pelat merah, pajak alat berat, serta penagihan retribusi yang selama ini belum maksimal, tutup Rumat.

Editor : Danny Manu