Mantan Komisaris Soroti Seleksi Direksi Bank NTT, Nilai Sarat Kepentingan Politik

Kupang, iNewsAlor.id – Proses seleksi jajaran Direksi dan Komisaris Bank NTT kembali menuai sorotan. Kritik kali ini datang dari mantan Komisaris Independen Bank NTT, Prof. Alo Liliweri, yang menilai seleksi pejabat bank milik pemerintah daerah ini sarat kepentingan politik dan mengabaikan kader internal.

Dalam keterangannya kepada iNewsAlor.id, Prof. Alo menyebut dirinya sebagai pihak yang sebelumnya membawa sejumlah nama, seperti Frans Gana, Yohanes Umbu Praing, Christofel Adoe, dan Hilarius Minggu, untuk direkomendasikan kepada Penjabat Gubernur NTT saat itu, Ayodhya Kalake. Nama-nama tersebut kemudian diangkat menjadi pejabat Bank NTT.

Baca Juga

Akademisi Unwira Kritik Lambannya Penanganan Pengunduran Diri Calon Dirut Bank NTT

“Saya yang bawa mereka ke Ayodhya Kalake. Setelah itu mereka naik jadi pejabat,” ujarnya, Sabtu (15/6/2025).

Namun, Prof. Alo menyesalkan ketidakadilan dalam proses seleksi berikutnya. Meski telah mengikuti seluruh tahapan asesmen perbankan hingga level 6 bersama Kosmas Lana, hanya Kosmas yang dinyatakan lulus oleh OJK, namun kemudian juga diminta diberhentikan. Sementara dirinya tidak disetujui, tanpa penjelasan resmi secara tertulis.

“Setelah saya telusuri ke OJK Pusat, katanya karena saya pernah jadi staf khusus Gubernur dan umur saya 60 tahun. Padahal staf khusus bukan staf ahli, dan kalau Gubernur berhenti, saya juga berhenti. Sekarang malah aturan umur diubah demi orang tertentu,” ungkapnya.

Prof. Alo juga mencurigai adanya upaya dari pihak tertentu, termasuk Frans Gana, untuk menghalangi dirinya kembali menjabat komisaris.

“Kalau saya masuk, Frans harus keluar. Mungkin itu sebab mereka tahan saya di luar,” ujarnya.

Ia juga menyoroti keputusan masuknya Charlie Paulus sebagai Direktur Utama Bank NTT yang dinilainya menutup peluang bagi kader internal seperti Yohanes Umbu Praing, yang telah mengabdi dari cabang hingga pusat selama puluhan tahun.

Baca Juga

Wagub NTT Tinjau Mobile Bank NTT di Surabaya, Dorong Peningkatan Status Jadi Kantor Cabang

“Kalau Dirut dari luar, habis sudah karier orang-orang seperti Umbu. Mereka ini sudah kerja dari bawah, dari cabang, naik ke pusat. Jangan disingkirkan hanya karena politik,” tegasnya.

Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan proses seleksi calon direksi perempuan yang menurutnya belum lama bergabung namun langsung diusulkan.

“Dia asesmen level berapa? Sementara orang lama yang sudah ikut asesmen Level 4, 5 dan 6 malah disingkirkan. Ini tidak adil,” katanya.

Prof. Alo menegaskan, posisi Komisaris masih bisa dipertimbangkan dari luar, tetapi posisi Direksi, terutama Direktur Utama, harus berasal dari internal.

“Kita wajib kembangkan SDM internal kita, bukan justru singkirkan mereka demi kepentingan politik,” tutupnya.

Editor : Danny Manu