Lanjutnya, Malah tandon air Sekarang dipakai oleh keluarganya kepala desa untuk buat proyek pembangunan polindes tahun 2024. "Dan pekerjaan Polindes itupun di duga mangkrak, sampai sekarang sudah kerja entah berapa bulan, tidak tahu habis-habis dipaka" Paparnya lagi.
Osias mengaku kalau Desa Allumang sempat diaudit oleh Irda, dan LHPnya sudah keluar, karena dirinya pernah melihat saat dirinya ke Irda untuk mempertanyakan laporan laporan mereka tentang desa Allumang.
Dirinya menilai LHP yang di berikan Irda ke Tindak Pidana Korupsi (tipikor) ada kejanggalan, Karena temuan di 2020, sekitar Rp 11.000.000 Padahal barang yang Nganggur, mangkrak, banyak sekali bahkan ada kesepakatan bersama oleh Irda, Pemerintah Desa dan pihak pelapor untuk mengembalikan uang-uang tersebut.
"Contoh upah tukang yang sampe hari ini tidak di bayar, wifi desa, laptop desa, print desa, anggaran covid Rp 90.000.00 di tahun 2020-2022 yg belum di kembalikan dan dana disibilitas dan janda balu itu juga belum dibayar hingga saat ini. Terus ada simpang siur di dana COVID. Tapi ya itu mungkin temuan Irdanya seperti itu"
Osias menambahkan di Tahun 2021, itu ada temuan Irda sebesar Rp.31.000.000 Padahal begitu banyak yang tidak dikerjakan hingga tuntas. Mungkin fisik hanya 30 hingga 40 persen. "Pemberdayaan apa lagi".
Hanya di tahun 2022 yang temuannya sekitar delapan puluh jutaan, Jadi ya memang kita masyarakat biasa tidak mampu bikin apa-apa. Karena kita ditekan oleh pemerintah. Jadi dana pertanian dikasih ke iparnya kepala desa. Termasuk kepala desa juga jadi warga/anggota kelompok.
"Dengan pagu dana Rp80.000.000, saya menuding dan pastikan Pembelanjaan barang-barang tidak ada" Terangnya
Namun menurutnya memang semua sudah diaudit. Jadi LHP-nya sudah keluar dan temuannya Rp.133.000.000.
Osias menambahkan waktu Dirinya ke Irda untuk memintah LHPnya sebagai pelapor namun menurut Irda, mereka (desa) sudah menandatangani surat pernyataan untuk pengembalian kerugian negara,Tertanggal 14 Oktober sampai jatuh tempo 14 November 2023.namun kalau terhiting hingga saat ini berarti sudah satu tahun lebih. Dan dipastikan mereka belum mengembalikan.
"Tapi dari pihak Irda kok hanya begitu-begitu saja. Kami sebagai pelapor kita minta bilang nanti kirim ke BPD. Tapi sampai hari ini tidak ada di tangan BPD. Kami sendiri juga sudah bingung menyangkut kronologis persoalan ini. Kita sudah lapor, sudah audit, LHP-nya sudah keluar. Pernyataan mengembalikan kerugian negara juga sudah dibuat. Sampai satu tahun lebih kok tidak ada ujung pohon ini"kata Osias dengan kesal.
"Kalau kita mau bilang kita orang di kampung, kita juga bingung. Apakah ini hanya sekedar sandiwara untuk meramaikan ini Kampung memuaskan hati kita sebagai masyarakat. Atau mau kasih tuntas ini persoalan. Karena Irda juga hanya kasih keluar LHP abis suruh tanda tangan pernyataan. Tapi dia tidak kasih kembali uang sampai hari ini. Tapi kok didiamkan saja"
Ia pun menduga BPD kong kali kong dengan Pemerintah Desa. Karena tidak buat Musyawarah. Tapi ada tanda tangan BPD, ada tanda tangan daftar hadir." Nah ini kami juga bingung dengan kelakuan ini BPD. BPD mengaku dia tidak tanda tangan. Kalau lu tidak tanda tangan, kenapa lu tidak tuntut? Lu punya tanda tangan dipalsukan". Kesal Osias lanjutnya, Nah makanya kita ini juga bingung. Jadi kami meminta kepada pihak pers. Turun ke kampung kami untuk membantu membackup persoalan ini. Kira-kira dia pun titik terang bagaimana.
Kami juga sudah bingung ini masyarakat juga bertanya-tanya. Masyarakat tanya dengan kita, kita mau tanya dengan siapa lagi. Jadi ini saya minta untuk pihak pers. kalau bisa turun ke desa kami. Untuk bisa menggali dan mendapat titik terang. Kejanggalan di kampung kita. Ini dan tolong kebenaran harus diungkap tutupnya
Editor : Danny Manu
Artikel Terkait
