Kupang, iNewsAlor.id – Ketua Fraksi Amanat Sejahtera (PAN–PKS) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kristoforus Loko, mengajak aparatur sipil negara (ASN) untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menjalankan peran mereka sebagai teknokrat di lingkup birokrasi pemerintahan.
Ajakan itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi ASN Pemerintah Provinsi NTT yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTT, Selasa (6/5/2025). Kristoforus hadir secara daring dan membawakan materi bertema "Berpikir Kritis."
“ASN itu bukan sekadar pelaksana. Mereka adalah teknokrat dengan keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif dan masuk akal bagi publik,” ujar Kristoforus.
Dalam sesi penyampaian materinya, Kristoforus menyoroti pentingnya peran ASN dalam menerjemahkan visi-misi politik kepala daerah, Gubernur maupun Bupati ke dalam program-program teknis yang terukur dan tepat sasaran. Ia mengingatkan bahwa janji politik bersifat umum, dan tanpa perencanaan teknis yang matang, janji tersebut akan sulit terwujud.
“Waktu kampanye, Gubernur atau Bupati bisa menjanjikan jembatan, puskesmas, sekolah. Tapi yang hitung kebutuhannya siapa? Yang buat desain dan hitung anggarannya siapa? Itu tugas ASN,” katanya.
Kristoforus juga menyinggung soal ketepatan sasaran bantuan pemerintah. Ia mencontohkan kasus bantuan alat tangkap ikan yang kadang justru diterima oleh pihak yang tidak berhak, semata karena kedekatan politik.
Dalam situasi seperti itu, menurutnya, ASN harus berani mengambil peran untuk memastikan setiap kebijakan menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kalau bantuan malah jatuh ke tim sukses, itu tugas ASN untuk meluruskan. Bantuan harus berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.
Dalam bimtek tersebut, para ASN juga diberi kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan pandangan mereka.
Menurut Kristoforus, ruang dialog seperti ini penting untuk menumbuhkan kultur birokrasi yang kritis, profesional, dan mampu menyusun perencanaan berbasis data.
Ia menutup paparannya dengan menekankan bahwa kesejahteraan rakyat hanya bisa dicapai jika ASN benar-benar memahami perannya sebagai pelaksana teknis dari visi politik kepala daerah.
“ASN harus mampu membaca, menganalisis, dan menerjemahkan janji politik Kepala Daerah menjadi program yang berdampak nyata. Itu tugas mulia dan tanggung jawab besar,” tutup Kristoforus.
Editor : Danny Manu
Artikel Terkait
