Kupang, iNewsAlor.id – Menjelang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank NTT yang dijadwalkan pada 14 Mei 2025, Anggota Komisi III DPRD NTT Yohanes Rumat menyampaikan sejumlah catatan kritis. Politikus PKB yang juga Ketua DPC PKB Manggarai Timur ini menilai, tantangan utama yang dihadapi Bank NTT saat ini bukan semata teknis, melainkan lebih pada persoalan etis dan tata kelola.
Rumat menyoroti sejumlah anomali dalam laporan kinerja Bank NTT, khususnya soal kredit bermasalah (NPL) yang dinilai tidak mencerminkan adanya jaminan dan agunan.
"Ada agunan dan jaminan, tapi NPL tetap tinggi. Mengapa kredit-kredit bermasalah itu tidak diklaim ke lembaga penjamin atau dieksekusi? Kredit siapa itu?" kritiknya, Selasa (13/5/2025).
Ia juga menyoroti penurunan rasio Return on Asset (ROA) Bank NTT yang kini hanya 1,4%, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 2,7%. Penurunan ROA ini menunjukkan lemahnya efisiensi perolehan laba terhadap total aset bank.
Pasca Kerja Sama Usaha Bersama (KUB) dengan Bank Jatim, saham Pemerintah Daerah NTT ikut terdilusi. Hal ini menurut Rumat akan berpengaruh terhadap potensi dividen yang diterima daerah, apalagi jika laba tahunan bank tidak menunjukkan pertumbuhan signifikan.
"Laba rendah, dividen rendah, dan berdampak pada rendahnya kontribusi pajak dari pendapatan bank. Ini jadi beban fiskal daerah," katanya.
Yohanes Rumat bahkan secara terbuka mendorong adanya regenerasi manajemen di tubuh Bank NTT. Menurutnya, perlu ada calon pengurus baru yang lebih berintegritas dan profesional dalam menjaga kualitas kredit.
Ia pun menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh dalam RUPS nanti, termasuk laporan kredit yang telah dihapus buku (write-off), progres klaim ke lembaga penjamin kredit, efektivitas kredit Merdeka, dan alasan di balik tidak efektifnya eksekusi agunan dalam menekan NPL.
"Para pemegang saham harus tahu, penurunan NPL itu karena penagihan, write-off, atau pemberian kredit baru? Laporan luar neraca harus dibuka agar semuanya transparan," tegasnya.
Terkait Kredit Merdeka, Rumat meminta agar efektivitas program ini dalam memberdayakan petani dan menekan peran rentenir dievaluasi secara menyeluruh. Ia khawatir, justru dari program ini muncul sumber baru NPL yang merugikan bank.
Sebagai anggota DPRD, Rumat menegaskan pentingnya pengambilan keputusan berbasis data dan kinerja, bukan sekadar opini atau rumor.
"Kalau datanya jelas, kami di DPR bisa mendukung penambahan modal. Tapi kalau tidak, ya jangan harap. Ini uang rakyat," tutupnya.
Editor : Danny Manu
Artikel Terkait
