KUPANG, iNewsAlor.id – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Timur menjadi sorotan publik setelah ratusan siswa SMPN 8 Kota Kupang dilarikan ke sejumlah rumah sakit, pada Selasa (22/07/2025).
Siswa mula-mula mengalami gejala mual dan muntah usai mengonsumsi makanan dari program MBG, kemudian dilarikan ke sejumlah rumah sakit.
Kasus serupa juga terjadi pada siswa SMA di Kabupaten Sumba Barat, yang mengalami gejala serupa.
Wakil Ketua DPRD NTT, Fernando Soares, menanggapi serius insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa program MBG dijalankan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"MBG dikelola langsung SPPG, Tidak ada keterlibatan vendor, Ini harus diluruskan,” ujar Fernando, usai rapat dengan SPPG, BPOM dan Dinkes, Senin (28/7/2025).
Struktur Resmi dan Pengawasan Ketat
Fernando menjelaskan bahwa semua dapur MBG dikelola oleh personel yang masuk dalam struktur resmi, seperti Kepala Satuan Pelaksana, Ahli Gizi, dan Akuntan, serta staf logistik dan distribusi. Mereka bekerja sesuai petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.
“Mulai dari bahan baku yang masuk, proses masak, hingga distribusi makanan ke sekolah, semuanya diawasi ketat. Tidak boleh ada celah, apalagi kesalahan prosedur,” tegas politisi Gerindra itu.
Tunggu Hasil Resmi, Hindari Spekulasi
Fernando meminta semua pihak untuk menahan diri dan menunggu hasil pemeriksaan dari Balai POM agar tidak muncul spekulasi yang memperkeruh suasana.
“Kami di DPRD juga menunggu hasil resminya. Kalau memang ada kelalaian, tentu harus ada tindakan. Tapi jangan dulu berasumsi,” katanya.
Nyawa Anak Lebih Berharga
Lebih lanjut, Fernando menyampaikan simpati kepada keluarga siswa yang terdampak, dan menekankan bahwa program MBG harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, karena menyangkut keselamatan anak-anak.
“Program ini sangat mulia, tujuannya untuk menekan stunting, apalagi di NTT. Tapi kalau kualitasnya diabaikan, bisa berdampak fatal. Satu nyawa anak sangat berharga,” tegasnya.
DPRD NTT Siap Kawal dan Evaluasi Program MBG
DPRD NTT, kata Fernando, akan terus mengawal pelaksanaan MBG agar sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Ia juga mendorong peningkatan kapasitas pengelola dapur serta penambahan alat pengawasan mutu makanan di lapangan.
“Kita akan evaluasi. Bukan hanya soal dapur, tapi keseluruhan rantai distribusi, mulai dari pasokan bahan, hingga distribusi dan juga pelatihan SDM-nya,” tutupnya.
Editor : Danny Manu
Artikel Terkait
