Kupang, iNews.id - Anggota Komisi III DPR RI, Stevano Rizki Andranacus, menyoroti serius maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan kekerasan seksual di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam kunjungan resesnya ke Mapolda NTT, Jumat (25/7), legislator muda dari Fraksi PDI Perjuangan itu mendesak kepolisian dan kejaksaan setempat untuk memutus rantai mafia perdagangan manusia yang masih aktif di wilayah tersebut.
"NTT sudah terlalu lama menjadi korban praktik perdagangan orang. Sudah saatnya kita serius membongkar dan mengakhiri jaringan mafia TPPO ini," tegas Stevano saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Polda NTT.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dan minimnya penindakan terhadap perusahaan penyalur tenaga kerja ilegal. Menurutnya, perlu investigasi menyeluruh terhadap modus operandi dan pihak-pihak yang membekingi perusahaan-perusahaan ilegal tersebut.
“Sudah sejauh mana koordinasi Polda dengan BP2MI? Apakah sudah ditelusuri perusahaan-perusahaan ilegal itu? Siapa yang membekingi? Ini harus dibongkar sampai tuntas,” serunya.
Tak hanya soal TPPO, Stevano juga mengangkat isu tingginya angka kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya di wilayah Sumba Timur serta beberapa wilayah lainnya. Dalam reses pekan lalu, ia menerima banyak keluhan dari warga terkait kasus-kasus yang tidak tersentuh proses hukum.
“Saya harap Kapolda bisa memberi atensi lebih terhadap penanganan kasus kekerasan seksual, terutama yang melibatkan perempuan dan anak. Bila perlu, segera buka hotline pengaduan khusus agar masyarakat bisa melapor tanpa rasa takut,” ujarnya.
Stevano juga menekankan bahwa akar dari maraknya TPPO dan kekerasan sosial di NTT tidak hanya persoalan hukum, melainkan juga persoalan sosial dan ekonomi. Ia mendorong pemerintah pusat untuk lebih berpihak pada pembangunan ekonomi daerah agar masyarakat tidak terpaksa bekerja ke luar negeri secara ilegal.
“NTT punya potensi besar di sektor pariwisata dan pertanian. Tapi potensi itu tidak akan berkembang tanpa keberpihakan nyata dari pemerintah pusat,” tandasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan ajakan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah, untuk tidak menutup mata terhadap persoalan-persoalan serius di NTT.
“Membangun Indonesia harus dimulai dari pinggiran, dari daerah-daerah yang selama ini belum mendapat perhatian yang layak. Saya harap pimpinan DPR RI dan semua pihak mau hadir dan menyentuh langsung penderitaan rakyat di sini,” pungkasnya.
Editor : Danny Manu
Artikel Terkait
