Flores, iNews.id – Penangkapan Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) kembali memunculkan sorotan tajam terhadap lemahnya sistem pencegahan praktik suap di Indonesia.
Menanggapi kasus tersebut, Dr. Ir. Karolus Karni Lando, MBA, auditor ISO 37001, menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan penindakan. Menurutnya, pencegahan harus diutamakan melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Suap (SMAS) ISO 37001 secara nasional.
“Kasus ini memperlihatkan integritas personal tidak cukup. Harus ada sistem yang transparan, terukur, dan dapat diaudit. ISO 37001 adalah jawabannya,” ujar Karolus, Kamis (28/8/2025).
Karolus menjelaskan, ISO 37001 memberi kerangka kerja yang mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, melindungi pejabat berintegritas, serta membangun budaya kerja profesional dan akuntabel.
“Tanpa sistem ini, peluang penyalahgunaan wewenang tetap terbuka lebar,” tambahnya.
Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Karolus menilai kepemimpinan nasional tidak boleh kompromi terhadap praktik korupsi. Ia mendorong pemerintah menetapkan target meningkatkan skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia dari 34 menjadi di atas 50 dalam lima tahun ke depan.
Selain itu, ia meminta agar sektor rawan seperti ketenagakerjaan, perizinan, proyek infrastruktur, dan BUMN menjalankan risk assessment anti suap.
“Setiap menteri dan BUMN harus jadi role model dengan menerapkan ISO 37001 dan memperkuat digitalisasi pelayanan publik,” tegas Karolus.
Untuk mendongkrak CPI, Karolus menyebut lima langkah utama: penegakan hukum tanpa pandang bulu, digitalisasi layanan publik, transparansi anggaran berbasis teknologi, kampanye integritas nasional, dan audit ISO 37001 secara berkala.
Implikasi untuk Daerah, Khususnya NTT
Karolus juga menekankan pentingnya penerapan standar anti suap hingga level daerah. Ia mencontohkan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sedang gencar membangun sektor pariwisata dan infrastruktur.
“Setiap proyek pembangunan di NTT, termasuk pendidikan dan kesehatan, harus mengadopsi ISO 37001. APBD juga perlu transparan dengan e-budgeting, sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi,” jelasnya.
Menurut Karolus, penangkapan pejabat setingkat wakil menteri harus menjadi peringatan keras bagi semua pihak.
“Jika ISO 37001 diterapkan secara menyeluruh dengan dukungan kepemimpinan yang tegas, saya yakin Indonesia bisa melampaui skor CPI 50 dalam lima tahun ke depan,” pungkasnya.
Editor : Danny Manu
Artikel Terkait
