FLORES, iNews.id - Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD menuai kritik keras dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT). GMNI menilai gagasan tersebut sebagai kemunduran demokrasi dan berpotensi melahirkan praktik politik transaksional di kalangan elite partai politik.
Ketua GMNI Cabang Manggarai, Meldiyani Yolfa Jaya, menegaskan bahwa Pilkada langsung merupakan hasil perjuangan panjang era reformasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
“Pilkada langsung adalah ruang bagi rakyat untuk menentukan arah kepemimpinan daerah. Jika mekanisme itu dialihkan ke DPRD, maka kedaulatan rakyat dipindahkan ke segelintir elite politik,” ujar Yolfa, Selasa (6/1/2025).
Menurutnya, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD justru mengerdilkan makna demokrasi dan menutup ruang partisipasi politik masyarakat. Ia menyebut, demokrasi sejatinya harus menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan, bukan hanya sebagai penonton proses politik.
GMNI juga menilai, Pilkada melalui DPRD bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi serta membuka peluang besar terjadinya politik transaksional di antara partai politik yang memiliki kursi di parlemen daerah.
“Pemilihan oleh DPRD rawan jual beli kekuasaan, kompromi kepentingan sempit, dan dominasi oligarki politik. Prosesnya cenderung tertutup dan elitis,” katanya.
Yolfa menambahkan, kepala daerah yang lahir dari mekanisme tersebut berpotensi lebih bertanggung jawab kepada partai atau kelompok tertentu, bukan kepada rakyat.
Terkait alasan efisiensi anggaran yang kerap dijadikan dalih, GMNI dengan tegas menolaknya. “Efisiensi tidak boleh mengorbankan hak politik rakyat. Demokrasi memang membutuhkan biaya, tetapi itu adalah investasi jangka panjang untuk menjamin legitimasi, stabilitas, dan kepercayaan publik,” tegasnya.
Ia menilai, persoalan anggaran seharusnya diselesaikan dengan memperbaiki tata kelola pemilu, bukan dengan memangkas hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
Bagi daerah seperti Manggarai, Yolfa mengingatkan bahwa Pilkada melalui DPRD justru berpotensi memperlebar jarak antara pemimpin dan rakyat. Aspirasi masyarakat akar rumput, seperti petani, nelayan, buruh, dan kaum marhaen, dikhawatirkan semakin sulit tersalurkan.
“Kondisi ini dapat melemahkan kontrol publik dan membuka ruang dominasi elite lokal dalam pengambilan kebijakan daerah,” ujarnya.
Atas dasar itu, GMNI Cabang Manggarai secara tegas menyatakan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. GMNI juga menegaskan komitmennya untuk terus mempertahankan Pilkada langsung sebagai wujud nyata demokrasi dan kedaulatan rakyat.
GMNI mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, pemuda, mahasiswa, serta kekuatan progresif untuk bersama-sama menjaga dan merawat demokrasi lokal.
“Pemerintah dan pembuat kebijakan diharapkan tidak mengambil jalan pintas yang mencederai hak politik rakyat, melainkan fokus memperkuat pendidikan politik, transparansi, dan kualitas demokrasi substantif di Indonesia,” pungkas Yolfa.
Editor : Danny Manu
Artikel Terkait
