Kupang, iNewsAlor.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) mengkritisi berbagai persoalan krusial di daerah ini, mulai dari pendidikan, kesehatan, energi terbarukan hingga infrastruktur.
Kritikan itu disampaikan dalam sidang paripurna DPRD NTT yang membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Senin (20/5/2025).
Melalui juru bicaranya, Angela Mersi Piwung, Fraksi PKB menyesalkan tindakan sepihak pemerintah dalam memberhentikan guru-guru honorer tanpa proses yang adil. Menurutnya, pemecatan hanya berdasarkan laporan kepala sekolah tanpa konfirmasi kepada guru bersangkutan menunjukkan buruknya tata kelola pendidikan di NTT.
"Ada guru yang diberhentikan hanya berdasarkan laporan kepala sekolah, tanpa klarifikasi. Ini sangat tidak beretika dan berdampak besar pada kehidupan mereka dan keluarganya," tegas Angela.
Tak hanya pendidikan, pelayanan kesehatan juga menjadi sorotan. Angela menyebut RSUD Prof. W.Z. Johannes Kupang, tengah mengalami krisis tenaga dokter spesialis, terutama dokter kandungan.
"Hanya satu dokter kandungan yang melayani, itu pun masih praktik di luar. Akibatnya, pasien rujukan dari daerah harus antre lama, padahal banyak yang datang dalam kondisi darurat. Ini sangat menyedihkan," ujarnya.
Fraksi PKB DPRD NTT mendorong pemerintah memberikan insentif yang layak agar para dokter spesialis mau fokus melayani di rumah sakit pemerintah.
Sementara itu, terkait isu energi, Fraksi PKB menyoroti polemik proyek pembangkit listrik panas bumi (geotermal) yang mendapat penolakan masyarakat dan pihak gereja karena minimnya kajian awal dan sosialisasi.
"Padahal, geothermal bisa jadi solusi krisis listrik di NTT. Pemerintah harus bentuk tim investigasi untuk menjelaskan manfaat dan dampaknya kepada publik," kata Angela.
Fraksi PKB juga menyinggung lambannya pembangunan Jembatan Palmerah yang direncanakan menghubungkan Larantuka (Flores Timur) dan Pulau Adonara. Meski tidak menggunakan APBD karena didanai lewat kerja sama dengan Belanda, proyek ini dinilai stagnan sejak dijanjikan pada 2015.
"Bayangkan, sudah keluar anggaran hingga Rp1,5 miliar, tapi progresnya nyaris tak terlihat. Pemerintah provinsi harus segera menindaklanjuti," tegasnya.
Mengakhiri pandangannya, Fraksi PKB berharap Gubernur NTT yang baru dapat bersikap tegas dan fokus menyelesaikan persoalan-persoalan utama masyarakat.
"Kami berharap di tangan dingin Pak Gubernur, NTT bisa berubah. Prioritaskan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat," tutup Angela.
Editor : Danny Manu
Artikel Terkait
