BPJS Tak Aktif Saat Darurat, Lily Adoe: Masyarakat yang Jadi Korban

Kupang – iNewsAlor.id - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Fraksi PDI Perjuangan, Lily Adoe, menyoroti sejumlah persoalan dalam sistem pelayanan kesehatan, terutama terkait prosedur BPJS dan kondisi pelayanan di rumah sakit maupun puskesmas.
Dalam dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinkes Provinsi, RSUD Johannes Kupang, BPJS Tenaga Kesehatan dan Juga Organisasi Profesi, pada Jumat (11/04/2025), Lily yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Kupang, menekankan pentingnya hati dalam melayani masyarakat.
Ia menyebut bahwa seluruh profesi pelayanan publik, termasuk anggota legislatif dan tenaga medis, terikat oleh sumpah jabatan yang seharusnya menjadi dasar etika dan komitmen dalam bekerja.
"Semua orang membutuhkan uang, tetapi di sisi lain, kita punya sumpah yang harus kita jaga. DPRD punya sumpah, dokter juga punya sumpah. Mungkin dari sana bisa mengetuk hati kita untuk tetap melayani dengan hati," ujar Lily.
Ia juga mengungkapkan sejumlah keluhan masyarakat, terutama soal kewajiban membawa surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (faskes I) meskipun pasien dalam kondisi darurat. Menurutnya, kebijakan ini sering kali tidak berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan penanganan segera.
“Di malam hari, mana mungkin orang mencari rujukan dari faskes pertama. Tapi rumah sakit dan BPJS tetap memintanya. Ini menjadi persoalan, padahal kondisi pasien sudah sangat darurat,” tegasnya.
Permasalahan lain yang menjadi perhatian Lily adalah status kepesertaan BPJS yang kerap tidak aktif tanpa disadari oleh masyarakat. Banyak warga baru mengetahui kepesertaannya tidak aktif ketika sedang sakit dan hendak dirawat di rumah sakit.
"Ketika mereka sakit dan sudah harus masuk rumah sakit, barulah mereka tahu bahwa BPJS-nya tidak aktif. Ini tentu menyulitkan," ujarnya.
Ia juga mempertanyakan standar pelayanan di puskesmas, termasuk jumlah tenaga medis yang seharusnya tersedia, mengingat banyak puskesmas mengalami kekurangan tenaga, terutama dokter.
"Hal-hal seperti ini harus dibenahi agar masyarakat benar-benar merasakan pelayanan yang adil dan manusiawi," tutup Lily.
Editor : Danny Manu