Tiga Bulan Riset di Alor, UGM Rekomendasikan Perbaikan Fasiltas Umum di Kawasan Transmigrasi

Karena itu pemerintah Kabupaten Alor  menyampaikan terimakasih banyak karena selama tiga bulan tim expedisi telah melakukan tugas untuk mengevaluasi sejumlah program kegiatan terkait dengan pembangunan pengembangan dua kawasan transmigrasi dan menggali berbagai potensi yang perlu dikembangkan di kawasan ini sehingga dengan demikian  mendukung, mengsuport masyarakat yang mendiami kawasan transmigrasi, ujar Bolang. 

Menurut Bolang, ini suatu hal yang patut diapresiasi, dan karena itu  FGD hari ini tentu akan mendengar berbagai usul saran, masukan untuk melengkapi atau memperkuat hasil riset dari tim expedisi garuda, sehingga nanti setelah tim ini kembali ke Universitas Gaja Mada (UGM) dan Kementrian Transmigrasi, memberikan rekomendasi berupa rancangan program kegiatan yang sekiranya di Tahun 2026 sudah dapat diimplementasikan di dua kawasan transmigrasi. Ini harapan kami, karena Kabupaten Alor untuk Tahun 2026,  dana transfernya mengalami penurunan. Sedangkan belanjanya meningkat. 

Kebutuhan belanja sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat untuk P3K Tahap I, Tahap II, juga paruh waktu, bahkan ada beberapa yang belum masuk di paruh waktu. Ini membuat postur APBD untuk belanja aparatur semakin membesar, sebutnya.  

Dikatakan Bolang, dari  efisiensi anggaran, untuk tahun 2026 Rp. 145 Milyar dana transfer yang dipangkas. Sehingga pemerintah daerah berharap  FGD  yang sudah dirancang tim expedisi patriot kiranya dalam bentuk sejumlah program kegiatan khususnya di dua kawasan transmigrasi, Tanglapui dan juga Remasingfui.  Selain itu bisa saja ada program kegiatan yang bisa masuk di beberapa kawasan transmigrasi di Kabupaten Alor.

Bolang menjelaskan, Alor ini ada 18 Kecamatan, ada 175 Desa/Kelurahan, ada di 15 Pulau, 9 berpenghuni dan 5 pulau belum berpenghuni.  Alor berbeda di kabupaten lain di NTT yang satu daratan, di Flores, Timor bahkan di Jawa, Bali dan seterusnya. 
“Kita kabupaten kepulauan yang wilayahnya ada di depan Republik Demokrat Timor Leste (RDTL).  Jadi, ini yang NKRI harga mati, jadi kebijakan-kebijakan negara harus juga diberikan perhatian,” pintanya sembari menambahkan,  diharapkan  ke depan masyarakat Alor yang berjumlah kurang lebih 221 ribu, ini juga mendapatkan perlakuan yang sama. Memang kami berpikir kalau Aceh dan Papua diberikan otonomi khusus, mengapa kami di NTT yang harga mati NKRI kenapa tidak. 

Dalam setiap kesempatan kalau saya bicara kita Alor ini juga bagian dari NKRI karena itu sejumlah program kegiatan, kalau hanya sekedar habis di FGD dan menjadi dokumen di UGM dan Kementrian Transmigrasi saya kira itu yang kita hindari. 
“Saya minta tolong tim yang beranggotakan dua doktor dari UGM ini dapat memperjuangkan agar dua kawasan transmigrasi di Alor yang menjadi sasaran riset kali ini mendapatkan sentuhan program di waktu yang akan datang,” katanya memohon.  

Dengan begitu terangnya, akan menutupi efisiensi anggaran, sehingga semua sektor ke depan bisa bergerak, maju ke depan untuk sukseskan Program Gerbang Timur yang dicanangkan Bupati-Wakil Bupati Alor, Gerakan Ayo Bangun NTT yang dirintis Gubernur NTT dan Asta Citanya Prabowo Subianto.

Dia berharap  agar dua kawasan transmigrasi ini ke depan akan dikembangkan dengan baik, khususnya perumahan yang kondisi konstruksinya kurang layak. Kita berharap dibangun seperti tiga ratus lebih perumahan bantuan seroja, lengkap dengan fasilitas yang dibangun di Pulau Pantar, oleh Kementrian PU.   Kalau bangun ya bangun satu kali yang bagus supaya rakyat nyaman tinggal di dalamnya, dia menikmati.

Editor : Danny Manu