Kupang, iNewsAlor.id – Fraksi Demokrat DPRD NTT memberikan sejumlah catatan kritis pada pendapat akhir terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam sidang paripurna pada Senin (13/1/2025).
Juru bicara Fraksi Demokrat DPRD NTT, Astra Blandina Gaidaka, menyampaikan sejumlah rekomendasi yang penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi NTT. Beberapa poin yang disampaikan antara lain terkait masalah kesehatan, pendidikan, bencana, serta infrastruktur yang membutuhkan perhatian serius.
Catatan Kritis Fraksi Demokrat
1. Meningkatnya Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD)
Fraksi Demokrat menyoroti meningkatnya kasus DBD di NTT, termasuk penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Sabu Raijua.
> “Pemerintah harus segera merespons dengan cepat dan mengerahkan upaya pencegahan yang maksimal, mengingat ancaman serius bagi kelompok rentan seperti anak-anak,” ungkap Astra.
2. Rabies di Kota Kupang dan Daratan Timor
Fraksi Demokrat mendesak Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT untuk meningkatkan upaya penanggulangan rabies. Penyakit ini berpotensi fatal jika tidak segera ditangani dengan serius.
3. Bencana Hidrometeorologi di Beberapa Wilayah
Fraksi Demokrat mengungkapkan keprihatinan atas bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Malaka, TTS, Ende, dan Manggarai Timur. Mereka mendesak peningkatan koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memperkuat penanganan bencana.
> “Penting untuk melakukan pendekatan yang lebih holistik dalam penanggulangan bencana dan memperkuat sistem peringatan dini serta pemulihan yang berkelanjutan,” kata Astra.
4. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Fraksi Demokrat mendesak pemerintah untuk segera menyalurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 748 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum terealisasi.
> “Program ini harus segera direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama di daerah terpencil,” tambahnya.
5. Pengaktifan UPT Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Fraksi Demokrat mengusulkan pengaktifan kembali Unit Pelaksana Teknis (UPT) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di kabupaten/kota se-NTT untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan akses.
> “UPT yang lebih dekat dengan daerah akan mempercepat respons terhadap masalah pendidikan di daerah terpencil,” tegasnya.
Rekomendasi Lainnya
Fraksi Demokrat juga memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan Monumen Pancasila di Bolok sebagai simbol persatuan bangsa, serta pengaktifan kembali Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Tablolong untuk memperkuat sektor perikanan di NTT. Selain itu, mereka mendorong pengembalian lahan PT Semen Kupang untuk dimanfaatkan bagi pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan daerah.
Fraksi Demokrat juga memberikan perhatian pada pembangunan gedung Pusat Layanan Kanker Terpadu di RSUD Prof. DR. W.Z. Johanes Kupang, dengan menekankan pentingnya analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan.
Dukungan terhadap 5 Ranperda
Secara keseluruhan, Fraksi Demokrat DPRD NTT memberikan dukungan terhadap lima Ranperda yang diajukan, yakni:
1. Ranperda tentang Pengelolaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum
2. Ranperda tentang Tugas Belajar dan Bantuan Belajar
3. Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal
4. Ranperda tentang Penyelenggaraan Transportasi
5. Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah NTT.
Fraksi Demokrat berharap agar setiap pihak dapat bersinergi dalam mendukung pembangunan yang lebih baik untuk masyarakat NTT.
Editor : Danny Manu
Artikel Terkait
