Kristo Loko Apresiasi Pemegang Saham Pengendali Bank NTT Tak Dominasi RUPS-LB

Kupang, iNewsAlor.id – Wakil Ketua Komisi III DPRD NTT, Kristoforus Loko, memberikan catatan kritis terhadap pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank NTT yang baru saja digelar di Kupang. Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, pelaksanaan RUPS-LB menunjukkan dinamika yang positif, namun perlu terus dijaga agar transparan dan demokratis.

“Sebagai wakil ketua Komisi III, saya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan RUPS-LB Bank NTT yang dipimpin Gubernur, Emanuel Melkiades Laka Lena, yang sudah berjalan dengan baik" Ujar Kristo, Jumat (16/05/2025). 

Baca Juga

Antara RUPS dan OJK: Menyoal Mekanisme Pengangkatan Direksi Bank NTT

Menurut Kristo Loko, dengan Gubernur NTT memberi ruang seluas-luasnya kepada semua pemegang saham, bupati dan walikota, untuk menyampaikan pandangan mereka, ini menunjukkan kemajuan. 

Ia mengapresiasi peran Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, sebagai pemegang saham pengendali (PSP) yang tidak mendominasi forum, melainkan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pemilik saham untuk memberi masukan demi pembenahan kinerja bank NTT.

Seleksi Dirut yang Objektif dan Profesional

Baca Juga

Jelang RUPSLB Bank NTT, Anggota DPRD NTT Yohanes Rumat Soroti Masalah Etis dan Kinerja Kredit

Terkait belum ditetapkannya Direktur Utama (Dirut) definitif dalam RUPS-LB, Kristoforus mendukung langkah Gubernur Melki Laka Lena, untuk menyerahkan dua nama calon, yakni Yohanes Umbu Praing dan Charli Paulus kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna dilakukan penilaian independen.

“Proses seleksi ini harus obyektif dan fair. Saya harap OJK bekerja secara profesional dan kredibel agar kita mendapatkan Dirut yang berkompeten, punya visi dan integritas untuk memajukan Bank NTT,” tegasnya.

Menurutnya, integritas adalah faktor kunci dalam menjaga bank dari potensi fraud. “Kemampuan bisa dipelajari, tapi integritas adalah benteng utama dari praktik-praktik curang yang bisa merugikan masyarakat dan pemerintah sebagai pemilik bank,” tambahnya.

Baca Juga

"Sipriyadin Pua Rake: Bank NTT Kebanggaan Kita, Tidak Akan Turun Status, Komitmen Fraksi Gerindra""

Bank NTT Harus Tekan Biaya Operasional

Kristoforus juga menyinggung rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) Bank NTT yang dinilainya terlalu tinggi. Berdasarkan data, angka BOPO Bank NTT mencapai 87,07 persen—melewati batas ideal yang ditetapkan Bank Indonesia.

“Bank yang sehat adalah bank yang efisien. BOPO yang tinggi menunjukkan struktur yang belum ramping. Kita harus mendorong prinsip hemat struktur, kaya fungsi,” jelasnya.

Baca Juga

Komisi III DPRD NTT Apresiasi Kinerja PLT. Dirut Bank NTT Atas Capaian di Tahun 2024

Ia berharap ke depan penambahan personel direksi atau komisaris harus benar-benar berdampak pada peningkatan kinerja, bukan sebaliknya menambah beban biaya.

Tinjau Kerja Sama KUB dengan Bank Jatim

Soal kerja sama Bank NTT dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) dengan Bank Jatim, Kristoforus menyebut pentingnya roadmap yang jelas agar tidak terlalu lama berada di bawah bayang-bayang kendali bank lain.

Baca Juga

Soroti Penurunan Laba, DPRD NTT Setuju Penyertaan Modal Untuk Bank NTT

“Durasi KUB memang lima tahun, tapi kalau kita punya cukup dana dan modal bisa buyback dalam dua atau tiga tahun. Supaya Bank NTT lebih otonom dan mandiri,” ujarnya.

Ia mendorong agar seluruh pemegang saham, direksi, dan komisaris Bank NTT untuk mempercepat proses buyback dan mengurangi ketergantungan pada bank mitra.

Editor : Danny Manu