"Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk memastikan seluruh persyaratan hukum dapat dipertanggungjawabkan. DPR perlu memeriksa konsekuensi hukum ini secara objektif dan terbuka agar tidak mengikis kepercayaan masyarakat terhadap marwah kepemimpinan nasional," tegas Kholid.
PKS pun mendorong DPR untuk mengkaji persoalan ini melalui mekanisme resmi dengan menghadirkan para ahli hukum tata negara serta pihak-pihak terkait, sekaligus mengevaluasi tata kelola verifikasi persyarat calon pejabat negara di masa mendatang.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
Artikel Terkait
BERITA POPULER
+
